bakabar.com, JAKARTA - Pasca-kebakaran pipa Terminal BBM (TBBM) Plumpang Pertamina pada Jumat (3/3) malam, desakan untuk melakukan sinkronisasi tata ruang objek vital nasional (obvitnas) semakin kuat.
Desakan itu memaksa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir agar membenahi hal tersebut. Selanjutnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu melakukan sinkronisasi terkait tata ruang obvitnas.
"Saya rasa bapak Presiden RI sudah menginstruksikan bahwa bagaimana pemerintah daerah, kami dari pemerintah pusat apakah Kementerian BUMN ataupun Polri untuk mensinkronisasikan tata ruang bersama," ujar Erick dalam konferensi pers di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, Sabtu (4/3).
Menurut Erick, sinkronisasi tata ruang objek vital yang dikelola BUMN, tidak hanya ditujukan untuk Pertamina, namun untuk obvitnas lain, seperti PLN, dan Pupuk Indonesia agar memiliki batasan yang jelas dan aman bagi masyarakat.
"Sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan, itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik masyarakat masih terlalu dekat," ujar Erick.
Baca Juga: Mulai Terkuak, Biang Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Tata ulang Depo Pertamina Plumpang
Erick menyampaikan penataan ulang obvitnas harus dilakukan. Penataan ulang batasan obvitnas dengan permukiman menjadi sebuah keharusan agar insiden terbakarnya Terminal BBM Plumpang tidak terulang kembali.
"Tentu titik dari masyarakat masih terlalu dekat, ini yang mau kami zooning ulang, tata ulang," kata Erick Thohir saat konferensi pers seusai mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan warga korban kebakaran pipa penerimaan bahan bakar di Terminal BBM Plumpang, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3).
Pasca kejadian terbakarnya depo Pertamina Plumpang, Pertamina akan segera mencari solusi terhadap permukiman penduduk yang berada di area sekitar depo BBM maupun kilang.
"Semoga ini menjadi solusi supaya masyarakat mengerti kawasan itu tidak aman, jangan ditinggali kembali. Pak Wapres sudah mengarahkan nanti kawasan ini bersama Pelindo dan Pertamina akan dicarikan solusi," imbuh Erick.
Pindah ke Pelindo
Setelah dilakukan kajian mendalam dan ditemukan fakta sulitnya melakukan zonasi seiring kawasan penyangganya (buffer zone) yang letaknya sangat tipis atau berdekatan dengan permukiman warga, maka solusi lain harus dilakukan.
Ini menjadi pertimbangan karena di sejumlah objek vital nasional memiliki zona penyangga yang dekat dengan permukiman. Untuk itu, sedang dipertimbangkan, apakah Terminal BBM bisa dipindahkan ke tempat lain.
Menurut Erick, upaya pemindahan sempat menguat dan didorong pada dua tahun lalu. Saat itu, salah satu usulan agar Terminal BBM Plumpang di geser ke kawasan Pelindo.
Baca Juga: Imbas Kebakaran Plumpang, Erick Thohir: Tata Ulang Zonasi Objek Vital BUMN
"Saya akan cek ulang, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita kerjakan sendiri karena perlu dukungan dari pemerintah daerah," ungkapnya.
Erick menambahkan, "Ini yang saya rasa bapak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang."
Senada, Wakil Presiden KH Maruf Amin, telah mengarahkan agar Pertamina segera mencari solusi terhadap permukiman penduduk yang berada di area sekitar TBBM maupun kilang.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar depo BBM Pertamina dapat dibuat lebih aman, khususnya bagi warga sekitar. Sehingga potensi timbulnya kebakaran tidak terjadi.
"Saya berharap supaya depo ini lebih aman, itu bisa direlokasi di daerah pelabuhan, di daerah Pelindo," kata Wapres.
Baca Juga: Kebakaran Depo Plumpang, Pertamina Imbau Masyarakat Tak Panic Buying
Menurut Wapres, keamanan depo BBM sebagai salah satu objek vital mutlak bagi suatu ibu kota.
"Dan daerah ini nanti kita tahulah supaya lebih teratur, lebih baik, aman dan memenuhi persyaratan, sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota," tambah Wapres.
Keamanan aset vital
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menyarankan kepada Kementerian BUMN untuk memastikan keamanan aset-aset vital perusahaan BUMN yang berdekatan dengan lokasi permukiman penduduk, seperti Depo Pertamina Plumpang di Koja, Jakarta Utara.
"Kementerian BUMN harus mengambil inisiatif segera untuk memastikan keamanan aset vital yang dimiliki BUMN," ujar Toto saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (4/3).
Dia juga menjelaskan persoalan lokasi depo Plumpang yang sangat mepet dengan pemukiman warga merupakan masalah klasik.
Baca Juga: Jokowi ke Depo Pertamina Plumpang, Belasan Warga Masih Hilang
"Dulu saat depo dibangun, lokasi Plumpang ini relatif masih steril dan tidak berdekatan dengan permukiman warga, namun koordinasi yang kurang baik dalam pengelolaan tata ruang dengan pemerintah daerah saat itu menyebabkan makin bertumpuknya pemukiman warga yang mendekati depo," terangnya.
Korban jiwa akibat kebakaran dipastikan adalah masyarakat yang rumahnya berhimpitan dengan Depo Plumpang. Menurut Toto, secara aspek keselamatan jelas situasi ini sangat rawan.
"Solusinya adalah apakah Pertamina akan membebaskan pemukiman warga yang mengepung depo nya sehingga lebih aman? Atau kalau tidak mampu membebaskan lahan penduduk, perlu dicari lokasi lain untuk posisi pengganti Depo Plumpang ini," terangnya.
Alternatif terakhir, kata Toto, tidak mudah karena ada aspek teknikal yang meliputinya. Perlu perencanaan matang melibatkan lintas kementerian, selain membutuhkan dana yang besar.
Namun yang terpenting adalah menjaga keamanan aset vital sebagai kunci utama dengan melibatkan pemerintah daerah.
Baca Juga: Erick Thohir Minta Pertamina, MIND ID dan PLN Bentuk Tim Risiko Bisnis
"Koordinasi dengan BPN/Kementrian ATR, Pemda setempat perlu segera dilakukan untuk mencegah situasi berulang seperti kasus Plumpang ke depan," ujarnya.
Senada, pakar energi dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa, dikutip dari TrenAsia menilai kebakaran depo Pertamina Plumpang terjadi lantaran permasalahan mendasar yakni tata ruang yang tumpang tindih.
Menurutnya, lokasi depo seharusnya tidak berbenturan dengan permukiman warga. Objek vital seharusnya mempunyai jarak aman sesuai standar yang berlaku. Yang terjadi di lapangan, justru sebaliknya, lokasinya berdekatan dengan lokasi padat permukiman.
Berkaca dari Plumpang, di lokasi itu terdapat sejumlah objek vital lain, seperti jaringan listrik PLN dan pelabuhan Pelindo.
Selain itu, menurut Iwa, perlu ditelusuri siapa yang lebih dahulu ada di lokasi tersebut. Hal itu bisa dicek melalui RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah disusun Pemda dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).
Baca Juga: Pertamina Tanggung Perawatan dan Beri Santunan, Investigasi Terus Berjalan
“Untuk wilayah yang vital itu harus ada garis (jarak) sebagai pembatasnya. Kalo melihat lokasi depo tersebut, di situ ada juga PLN dan Pelindo semua punya kepentingan masing-masing. Jadi memang masalahnya tata ruang,” kata Iwa Sabtu, (4/3).
Bukan yang pertama
Erick Thohir berjanji akan menata ulang lokasi zonasi di sejumlah objek vital nasional (obvitnas) yang dikelola BUMN. Ini diperlukan karena rata-rata zona penyangganya (buffer zone) lokasinya berdekatan dengan permukiman warga.
"Kalau kita melihat zona penyangga Pertamina pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1987 dalam kondisi sangat aman," terang Erick di Jakarta, Sabtu (4/3).
Depo Pertamina Plumpang diketahui telah berdiri sejak tahun 1974. Saat itu lokasi sekitarnya masih belum padat penduduk. Sehingga warga yang belakangan bermukim di sana perlu dicek kembali izin tinggal mereka.
Setelah Reformasi 1998, Erick mengakui jika banyak obvitnas mengalami kehilangan lahan (zona penyangga). "Dan ini konteksnya bukan hanya terjadi di Plumpang, namun terjadi di objek-objek vital nasional lainnya," katanya.
Baca Juga: ESDM Minta Pertamina Analisis Risiko Semua Fasilitas BBM
Khusus di Plumpang, kebakaran di lokasi yang sama sudah terjadi sebanyak 3 kali. Penelusuran bakabar.com menunjukkan kebakaran telah terjadi pada tahun 2009, 2017 dan 2023.
Ini sekaligus memperlihatkan adanya mekanisme standar keamanan yang tidak dijalankan secara baik. Karena itu, Toto menyarankan Pertamina untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kontrol preventif terhadap aset-aset strategis dan vital yang dimilikinya.
"Kebakaran Depo Plumpang ini bukan pertama kali terjadi. Pada 2009 pernah terjadi juga, namun kebakaran kali ini (2023) lebih dahsyat dengan korban jiwa yang cukup besar," katanya.
Sementara itu, Iwa menilai, pengecekan rutin kondisi dan keamanan objek vital yang dilakukan minimal 5 tahun sekali untuk memastikan kelaikan operasional tidak dilakukan.
"Sejatinya ada mekanisme pengecekan rutin minimal sekali dalam 5 tahun," ujarnya.
Baca Juga: Erick Thohir Ancam Copot Direksi Pertamina, Harus Evaluasi HSSE Korporasi
Kejadian kebakaran ketiga kali ini juga mencerminkan bahwa perusahaan baru akan bergerak setelah ada kejadian bencana. Kondisinya semakin memprihatinkan karena letak depo yang merupakan objek vital nasional berdekatan dengan permukiman.
"Itu tidak bagus. Kalau terjadi sesuatu meledak kebakaran dampak ke masyarakat. Ini dari awal harusnya merujuk ke tata ruang dan ditata,” imbuh Iwa.
Selain itu, aturan terkait obvitnas perlu diketahui oleh warga, karena jangan sampai mereka menjadi korban karena ketidaktahuan akan risiko bahaya dan karena melanggar aturan.
Untuk itu, analisa mendalam diperlukan terkait pemindahan lokasi depo ataupun relokasi permukiman warga. Analisa tersebut harus mencakup dampak sosial ekonomi. Mengingat keberadaan depo yang sudah lebih dulu ada di Plumpang, kemungkinan akan lebih strategis jika yang direlokasi adalah permukiman warga.
Baca Juga: Pencarian Korban Kebakaran Dipo Pertamina, Polisi Kerahkan Tim K-9
Menanggapi itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berjanji akan menata ulang lokasi zonasi di sejumlah objek vital nasional (obvitnas) yang dikelola BUMN.
Bahkan sejak dua tahun lalu, Erick sudah berbicara kepada Pertamina, Mind ID, PLN, dan Pupuk Indonesia untuk mulai membahas zonasi, termasuk agar zona penyangga di sekitar objek vital nasional bisa kembali seperti dulu.
