bakabar.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pengalamannya terkait strategi mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng yang belakangan sempat terjadi di Tanah Air.
Menurut Zulkifli, hal tersebut dilakukan selama kurang lebih dua minggu, setelah dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia.
"Persis seperti saat ini, jadi minyak goreng itu kemelutnya 30 Januari dan puncaknya 15 Juni saya diangkat sebagai Menteri Perdagangan. Jadi dua minggu saat itu minyak goreng bisa teratasi," kata Zulkifli dalam Kuliah Umum: Arah Kepemimpinan di Kantor DPP Partai PAN, Senin (30/01).
Baca Juga: Ada Nama Erick dalam Radar Capres-Cawapres PAN, Zulhas: Saya Intens Berkomunikasi
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga menjelaskan bagaimana strategi menemukan instrumen yang tepat, untuk mengatasi permasalahan tersebut hingga akhirnya terselesaikan.
"Saat itu saya tidak mau lagi seperti itu, bisa terselesaikan karena kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan hati serta background yang kita punya, kerjanya detail ketemu itu instrumennya," ungkapnya dihadapan para mahasiswa.
Bahkan, kata Zulfikli, saat itu pemerintah melarang ekspor sehingga apabila kebijakan yang diambil tidak tepat, maka dia menilai akan tumbuh menjadi boomerang.
"Seluruh CPO itu untuk dalam negeri ekspor engga boleh. CPO yang banyak, diolah menjadi minyak goreng. Instrumen tidak tepat karena yang menyalurkan saat itu Bulog, BUMN PPI dan lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Erick Thohir Pamer Kedekatan dengan Zulhas, Peluang Cawapres Masih Menggantung
Dengan demikian, masyarakat berduyun-duyun mengantri di Bulog dan PPI sehingga terjadi antrian pembelian minyak goreng yang cukup panjang, sehingga berujung dengan isu kelangkaan minyak goreng di masyarakat.
"Saat itu, orang malah berduyun-duyun mengantri di Bulog, PPI sehingga antrian menjadi panjang, malah jadi isu minyak goreng susah padahal ekspor pun sudah di larang. Nah itu kita perbaiki dengan menyediakan minya goreng di setiap pelosok," jelasnya.
Kebijakan Crisis Center
Zulkifki menuturkan, saat itu pemerintah melalui Kemendag membuat kebijakan Crisis Center dan dilakukan selama waktu kurang lebih dua minggu.
"Permasalah saat ini, karena minyak itu sudah ada dimana-mana, pasarnya bagus semua orang kalau beli minyak kita akhirnya di pasar menjadi kurang kita dan tentu menurut saya ini menjadi sebuah tantangan baru," katanya.
Tak hanya itu, dia juga menceritakan dirinya sempat mengambil langkah dengan memanggil semua pengusaha untuk turut mengatasi permasalah minyak goreng.
Baca Juga: Zulhas Optimis Indonesia Mampu Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2023
"Saya juga sempat mengambil langkah setelah memanggil semua pengusahanya, jadi jika dulu stoknya 300 ribu perbulan atau sekitar 300 ribu ton, saya tadi sudah sepakat untuk menambah 50 persen menjadi 450 ribu," ujarnya.
Zulkifli menerangkan semua pengusaha untuk menaikan jika hak tersebut tidak dilakukan, maka pihaknya akan mengambil tindakan terlebih saat ini menjelang Bulan Puasa dan Lebaran.
"Mudah-mudahan langkah cepat ini bisa mengatasi walaupun kadang-kadang apa yang terjadi tak terduga. Apalagi nanti bulan Maret hingga April mendatang kita menghadapi Bulan Puasa dan Lebaran," tegasnya.
