bakabar.com, JAKARTA – Mantan Menkominfo, Johnny G Plate menegaskan dirinya tak pernah memiliki relasi bahkan bertemu dengan Menpora Dito Ariotedjo terkait kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
Hal tersebut diungkapkan oleh Johnny disaat Menpora Dito duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi BTS 4G di PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (11/10).
“Sekalian memperjelas Yang Mulia, saya baru bertemu saksi (Menpora Dito) di tempat ini. Saya tidak pernah mempunyai relasi, bertemu, hubungan bisnis, atau meminta bantuan bisnis dalam segala hal,” ujar Plate dalam persidangan.
Di sisi lain, Hakim Ketua Fahzal Hendri lantas bertanya lebih lanjut untuk memastikan keduanya tidak pernah bertemu meskipun di sela-sela rapat kabinet dalam kapasitasnya sebagai Menteri.
Baca Juga: Menpora Dito Nongol dalam Sidang Korupsi BTS di PN Tipikor Jakpus
“Kebetulan pada saat saksi diangkat sebagai menteri, tidak pernah ada rapat kabinet yang beliau hadir bersama-sama dengan saya. jadi, kami memang tidak pernah bertemu,” jelas Plate.
"Oh begitu. Umpamanya ada acara-acara kenegaraan?" tanya Fahzal.
"Tidak pernah juga, Yang Mulia. Bahkan baru hari ini saya lihat mukanya secara langsung. Jabat tangan pun belum sempat," jawab Plate lagi.
"Sekarang saya perkenalkan Bapak dengan beliau," kelakar Fahzal.
Baca Juga: Menpora Dito Mengaku Tak Tahu Pengembalian Rp27 Miliar Korupsi BTS
Dalam kesempatan yang sama, Menpora Dito juga mengaku hanya sebatas tahu denga neks Sekjen Partai NasDem tersebut.
Dito bahkan menegaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah bertemu secara langsung maupun berjabat tangan dengan tersangka Korupsi BTS 4G, Johnny G Plate.
"Enggak pernah (jabat tangan), Yang Mulia," kata Dito menjawab pertanyaan Fahzal.
Sebelumnya, Menpora Dito dihadirkan sebagai saksi tambahan untuk tiga terdakwa, yakni mantan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto.
Kehadiran Dito sebagai saksi tambahan di persidangan tersebut sesuai dengan permintaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
