Evaluasi Kinerja Pemerintah

DPRD Cecar Bupati Jember hingga Sahur, Bongkar Kegagalan Pemerintah

DPRD Kabupaten Jember mencecar Bupati Hendy Siswanto untuk dimintai pertanggung jawaban terkait ratusan lembar Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) tah

Featured-Image
Penyerahan Rekomendasi LKPJ kepada Bupati Jember Hendy Siswanto di Kantor DPRD Jember yang berlangsung hingga dini hari, Minggu (16/4). (Foto:apahabar.com/M Ulil Albab)

Sektor Perikanan

DPRD Jember mengeklaim kegagalan pertama yang dilakukan Pemkab Jember yakni berada pada sektor perikanan.

Dalam LKPJ Bupati disebut, capaian kineja dalam urusan perikanan pada Tahun 2022 produksi perikanan tercatat sebanyak 28.841 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 544 miliar.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 26.811,6 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 502,8 miliar.

Baca Juga: Dua Desa di Jember Terendam Banjir

Rinciannya, produksi perairan tangkap sebesar 13.591 ton dengan nilai Rp 167,4 miliar dan produksi perairan budidaya sebesar 15.250,1 ton dengan nilai Rp 376,6 miliar.

Sementara angka konsumsi ikan di Kabupaten Jember pada Tahun 2022 sebesar 28,59, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 yang tercatat sebesar 27,98.

Namun dari capaian tersebut, DPRD menyoroti tidak adanya program unggulan 1000 kampung ikan dalam LKPJ yang sering disampaikan Bupati.

"Padahal selama ini digembar gemborkan Bupati mewujudkan 1.000 kampung ikan dengan membuatkan kolam ikan di masing-masing rumah penduduk," kata anggota komisi D, Achmad Dhafir Syah.

Baca Juga: Pasar Baru Kencong Jember Terbakar, 6 Kios Pedagang Hangus

Lebih lanjut, Dhafir menyebut, program ini pernah dipamerkan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan, Sakti Wahyu Trenggono.

Pemkab juga sudah 2 tahun menganggarkan program tersebut dalam APBD yang sudah disetujui DPRD sejak 2021 dan 2022.

Baca Juga: Kehadiran Start-up Perikanan, Riset FEB-UI: Petambak Lebih Optimistis

Kini DPRD meminta agar bupati serius mengevaluasi kinerja dari pimpinan di Dinas Perikanan dan Kelautan.

"Namun pada LKPJ 2022 ini juga juga tidak tersampikan atau gagal dilaksanakan," kata Dhafir.

"Kami menilai bahwa ini menggambarkan buruknya kemampuan manajemen perencanaan dan eksekusi program dinas perikanan dan kelautan," tambahnya.

HALAMAN
1234
Editor


Komentar
Banner
Banner