Evaluasi Kinerja Pemerintah

DPRD Cecar Bupati Jember hingga Sahur, Bongkar Kegagalan Pemerintah

DPRD Kabupaten Jember mencecar Bupati Hendy Siswanto untuk dimintai pertanggung jawaban terkait ratusan lembar Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) tah

Featured-Image
Penyerahan Rekomendasi LKPJ kepada Bupati Jember Hendy Siswanto di Kantor DPRD Jember yang berlangsung hingga dini hari, Minggu (16/4). (Foto:apahabar.com/M Ulil Albab)

Sektor Pertanian

Dalam LKPJ, Pemkab Jember menyebut di tahun 2022, luas panen tanaman padi mencapai 161.004 hektar dengan produksi sebanyak 983.663 ton.

Capaian itu meningkat dibandingkan tahun 2021 seluas 157.596 hektar dengan produksi sebanyak 961.997 ton.

Padahal realitasnya, pertumbuhan di sektor pertanian selalu mengalami penurunan dalam PDRB 2022, mencapai 0,02 persen jika disbanding data tahun 2021.

Untuk itu, DPRD Jember meminta agar Pemkab memiliki regulasi yang melindungi fungsi lahan pertanian lewat Regulasi Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Serta melakukan pendampingan akses pasar dari produk petani.

"Dan ini sampai saat ini tidak terwujud dalam program konkrit di lapangan," kata Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto kepada bakabar.com usai sidang paripurna.

Baca Juga: Tak Punya RDTR, Produksi Padi Turun, Luasan Lahan Pertanian Jember Terancam Berkurang

Selain itu, David juga menyampaikan dalam rekomendasi LKPJ terkait pupuk. Selama ini program pembangunan pabrik pupuk organik sudah dialokasikan sebesar Rp 4 miliar dari pos anggaran APBD Jember 2022.

"Tapi ini kemudian gagal dilaksanakan dan dialokasikan meningkat menjadi 5 Milyar untuk anggaran 2023," katanya.

Kerjasama Pesawat

Selanjutnya, DPRD Jember memberikan catatan terkait gagalnya uji coba pesawat Grand Caravan New Cesna rute Jember–Surabaya.

Pesawat dengan kapasitas 12 orang ditargetkan bisa bertahan di Bandara Notohadinegoro Jember selama 90 hari, namun faktanya sepinya penumpang membuat kerjasama itu kandas, dan hanya bertahan 51 hari.

Baca Juga: Garuda Bangun Kerjasama Pemeliharaan Pesawat dengan TNI AU

"Ternyata hanya omong kosong belaka," kata David.

"Apalagi ini melibatkan anggaran yang tidak sedikit dari bank milik pemerintah yang sampai saat ini menyisakan persoalan sampai di lidik oleh Kepolisian," tambahnya.

Menurutnya, hal ini harus menjadi harus menjadi evaluasi serius bagi Bupati dan OPD Dinas Perhubungan.

HALAMAN
1234
Editor


Komentar
Banner
Banner