Apahabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menonaktifkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej yang tengah diperiksa KPK terkait abuse of power yang dilakukannya.
“Untuk pemeriksan Wamenkumham biar lancar di KPK, lebih baik presiden Jokowi menonaktifkan dulu Eddy Omar,” ujar Uchok kepada bakabar.com, Kamis (23/3).
Baca Juga: Ketua IPW: Wamenkumham Minta Dua Aspri Jadi Komisaris PT CLM
Menurutnya KPK harus bertindak cepat dalam menindaklanjuti laporan Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso kepada Wamenkumham Eddy.
Menurutnya, segala laporan yang diterima KPK dari masyarakat harus segera ditangani, dan secepat mungkin diproses.
“Dan KPK harus cepat menindaklanjuti laporan masyarakat ke KPK. KPK jangan banyak diam, dan segera ditanganin Wamenkumham,” tambahnya.
Baca Juga: Sambangi KPK, Wamenkumham Klarifikasi Dugaan Korupsi Rp7 Miliar
Diketahui, Eddy Omar telah mendatangi KPK guna memberikan klarifikasi terkait laporan Sugeng tentang dirinya yang diduga menerima gratifikasi sebesar Rp7 miliar.
Eddy diduga menerima suap dalam pengurusan legalitas perusahaan PT Citra Lampia Mandiri (CLM). Ia diduga menerima suap secara langsung dari Direktur PT CLM yakni Helmut Hermawan.
“Jadi pada hari ini, Senin 20 maret 2023, atas inisiatif kami sendiri, kami melakukan klarifikasi kepada KPK atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepda fitnah,” ungkap Eddy kepada wartawan, Senin (20/3) kemarin.
Baca Juga: KPK Verifikasi Laporan IPW Terkait Dugaan Korupsi Wamenkumham
Dalam kesempatan yang sama, Sugeng saat itu juga memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya sebagai pelapor. Ia mengatakan selain menerima uang Rp7 miliar, Wamenkumham juga meminta jabatan komisaris untuk dua asisten pribadinya kepada Helmut di PT CLM.
“Komisaris PT CLM. Dia kan (wakil) menteri minta posisi komisaris untuk dua orang asprinya, tapi dibayar atas nama asprinya,” pungkas Sugeng.
