bakabar.com, JAKARTA - Perayaan Tahun Baru China atau yang akrab kita kenal dengan Imlek memiliki sejarah perjuangan panjang di Indonesia.
Perayaan tahun baru imlek ini sempat mengalami penolakan pada orde baru. Semua bermula dari program asimilasi, harapannya agar kelompok Tionghoa bisa membaur dengan warga ‘asli’.
Mulanya pada masa kepemimpinan Soekarno perayaan keagamaan seperti imlek masih bebas dirayakan karena sikap keterbukaan Sang Presiden pertama Indonesia itu.
Baca Juga: Libur Nasional Imlek: Terima Kasih Gusdur
Pada Penetapan Pemerintah tentang hari-hari raya umat beragama yang tertuang pada Pasal 4 No.2/OEM-1946, warga Tionghoa dapat merayakan beberapa perayaan seperti empat hari raya Tahun Baru Imlek, hari wafatnya Khonghucu pada tanggal 18 bulan 2 Imlek, Ceng Beng, dan hari lahirnya Khonghucu tanggal 27 bulan 2 Imlek.
Namun pada rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto sejak tahun 1968 hingga 1999, melarang perayaan Tahun Baru Imlek dirayakan di depan umum serta melarang berbagai hal yang berbau Tionghoa. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967.
Rasisme yang dilakukan secara struktural ini berimbas pada pandangan masyarakat tentang etnis Tionghoa. Diskriminasi terhadap kelompok Tionghoa kerap menghiasi gejolak politik di Indonesia. Bahkan hingga hari ini residu dari program asimilasi ala orde baru masih dengan mudah jadi bahan gorengan politik.
Baca Juga: Sambut Liburan Imlek, 40 Ribu Warga Padati Wisata Ancol
Namun sejak kepemimpinan Gus Dur, perayaan Imlek bisa dinikmati siapa pun. Imlek yang merupakan perayaan rasa syukur atau pemujaan dari masyarakat agraris kuno di Tiongkok, pada 3500 tahun silam.
Saat ini, Tahun Baru Imlek bisa dirayakan oleh tiap warga tionghoa di Indonesia. Pemasangan ornamen Tionghoa juga tidak lagi jadi permasalahan.
