Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Yulianto Prihandoyo mengapresiasi langkah Apkasi dalam mempertemukan pengguna anggaran dengan pihak swasta selaku penyedia barang dan jasa. Dengan begitu diharapkan akan ada interaksi antara pemerintah dengan pihak swasta.
Ia menekankan fokus kerja PBJ secara nasional sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo khususnya di pemerintah seperti meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi.
Selanjutnya juga perlu memastikan transparansi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
"Hal ini penting karena setiap Rp400 triliun PDN berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 -1,8 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Apkasi Gelar Rakor terkait Beasiswa untuk Pelajar di Daerah
Yuli juga menambahkan ekpektasi publik terhadap PBJ Pemerintah ditandai sebagai triger untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan melibatkan sektor swasta serta menggerakkan ekonomi lokal dengan merangkul para pelaku UMKM di daerah masing-masing.
“Ekspektasi kedua, pemerintah mampu memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara serta mengurangi celah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa,” imbuhnya.
Karena itu, kata Yuli, pihaknya akan berbenah untuk mnegintegrasikan sistem PBJ. Sebab, selama ini hal itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Dengan diintegrasikan sistem, dapat memenuhi target e-purchasing seperti mudah, cepat, transparan, akses pasar luas, tertelusur, pengiriman dan pembayaran terintegrasi, hingga adanya deteksi dini atas transaksi mencurigakan.
"Kami sedang menyiapkan new platform katalog yang harapannya bisa segera dilaunching dalam tahun ini juga," katanya.
Baca Juga: Apkasi Gelar Bimtek Terkait Media Sosial dan Kehumasan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menerangkan pembangunan daerah tidak bisa terlalu berharap pada APBD sebagai tulang punggungnya.
"Kita membutuhkan seluruh kekuatan untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Maka tugas pemimpin adalah menggerakan semua potensi tersebut. Kegiatan APN 2023 menjadi salah satu strategis dengan mempertemukan pihak swasta dengan pemda," terangnya.
Suharjar menerangkan dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi memastikan pihak swasta nasioal telah mendapatkan cukup perhatian dari pemerintah. Hal tersebut yang mendasari adanya himbauan agar belanja APBN dan APBD minimal 40 persen merupakan produk dalam negeri.
"Belanjalah di dalam negeri agar ekonomi nasional bergerak," terangnya.
Baca Juga: Apkasi Dorong KPU Percepat Pilkada
Ia juga menekankan bahwa filosofi PDN mengacu pada ABPBD yang akanya mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari total jumlah tersebut sebagian besar di pemerintah kabupaten yakni sebesar Rp700 triliun
“Misal setengahnya saja dari angka tersebut, maka ada potensi anggaran sekitar Rp300-400 triliun yang bisa dibelanjakan, dan kalau mereka belanjanya 60 persen PDN, maka ada perputaran sekitar Rp200-an triliun pembelian barang dan jasa ke swasta. Termasuk juga para UMKM yang berada di kabupaten-kabupaten terpencil sekalipun,” pungkasnya.
