bakabar.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong belanja produk dalam negeri Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pemerintah dapat mencapai 95 persen atau senilai Rp1.171 triliun.
Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan menekankan 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus didorong untuk dibelanjakan Produk Dalam Negeri (PDN).
“Melalui momentum kegiatan APN 2023 ini, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga dapat berinteraksi langsung dengan para penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2023 atau paling tidak mencari produk yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2024,” katanya dikutip Selasa (28/11).
Baca Juga: Kadin-Apkasi Beri Solusi Atasi Sampah di Indonesia
Hal tersebut diungkapkannya dalam pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo dan Forum (APN 2023) yang berlangsung di Hall C, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (27/11).
Sutan Riska juga melaporkan bahwa even APN yang telah terselenggara sebanyak 4 (empat) kali ini bukan hanya sekedar exhibition, namun juga memberikan pembelajaran kepada para pengguna anggaran terkait dengan pengelolaan PBJ melalui workshop dan business matching yang menjadi side event.
“Selain itu, kami juga membuka ruang konsultasi kepada pengunjung pemda dan penyedia barang/jasa dengan LKPP dan Kementerian Perindustrian terkait penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau biasa disebut TKDN," katanya.
Baca Juga: Kolaborasi Kadin-APKASI Dorong Green Environment
Sutan Riska juga menegaskan pihaknya membuka diri bekerja sama dengan semua pihak termasuk swasta, selain selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah.
“Seperti misalnya dalam APN 2023 kami siap berkolaborasi dengan perusahaan dan asosiasi yang siap membangun jaringan infrastruktur internet sehingga tingkat penetrasinya mampu mencapai daerah terpencil, terluar dan tertinggal sebagai syarat modal suatu daerah dalam bertransformasi secara digital berbasiskan internet,” ujarnya.
Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Yulianto Prihandoyo mengapresiasi langkah Apkasi dalam mempertemukan pengguna anggaran dengan pihak swasta selaku penyedia barang dan jasa. Dengan begitu diharapkan akan ada interaksi antara pemerintah dengan pihak swasta.
Ia menekankan fokus kerja PBJ secara nasional sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo khususnya di pemerintah seperti meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi.
Selanjutnya juga perlu memastikan transparansi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
"Hal ini penting karena setiap Rp400 triliun PDN berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 -1,8 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Apkasi Gelar Rakor terkait Beasiswa untuk Pelajar di Daerah
Yuli juga menambahkan ekpektasi publik terhadap PBJ Pemerintah ditandai sebagai triger untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan melibatkan sektor swasta serta menggerakkan ekonomi lokal dengan merangkul para pelaku UMKM di daerah masing-masing.
“Ekspektasi kedua, pemerintah mampu memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara serta mengurangi celah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa,” imbuhnya.
Karena itu, kata Yuli, pihaknya akan berbenah untuk mnegintegrasikan sistem PBJ. Sebab, selama ini hal itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Dengan diintegrasikan sistem, dapat memenuhi target e-purchasing seperti mudah, cepat, transparan, akses pasar luas, tertelusur, pengiriman dan pembayaran terintegrasi, hingga adanya deteksi dini atas transaksi mencurigakan.
"Kami sedang menyiapkan new platform katalog yang harapannya bisa segera dilaunching dalam tahun ini juga," katanya.
Baca Juga: Apkasi Gelar Bimtek Terkait Media Sosial dan Kehumasan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menerangkan pembangunan daerah tidak bisa terlalu berharap pada APBD sebagai tulang punggungnya.
"Kita membutuhkan seluruh kekuatan untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Maka tugas pemimpin adalah menggerakan semua potensi tersebut. Kegiatan APN 2023 menjadi salah satu strategis dengan mempertemukan pihak swasta dengan pemda," terangnya.
Suharjar menerangkan dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi memastikan pihak swasta nasioal telah mendapatkan cukup perhatian dari pemerintah. Hal tersebut yang mendasari adanya himbauan agar belanja APBN dan APBD minimal 40 persen merupakan produk dalam negeri.
"Belanjalah di dalam negeri agar ekonomi nasional bergerak," terangnya.
Baca Juga: Apkasi Dorong KPU Percepat Pilkada
Ia juga menekankan bahwa filosofi PDN mengacu pada ABPBD yang akanya mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari total jumlah tersebut sebagian besar di pemerintah kabupaten yakni sebesar Rp700 triliun
“Misal setengahnya saja dari angka tersebut, maka ada potensi anggaran sekitar Rp300-400 triliun yang bisa dibelanjakan, dan kalau mereka belanjanya 60 persen PDN, maka ada perputaran sekitar Rp200-an triliun pembelian barang dan jasa ke swasta. Termasuk juga para UMKM yang berada di kabupaten-kabupaten terpencil sekalipun,” pungkasnya.
