6 bln lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani, mengklaim pihaknya akan membentuk kelompok kerja antara DPR dengan perwakilan kepala desa untuk membahas revisi Undang Undang desa.
Realisasi pembebasan lahan terkendala. Menghambat proses embangunan megaproyek IKN tahap satu.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR agar segera merevisi undang-undang peradilan militer No 31 Tahun 1997.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR agar segera merevisi undang-undang peradilan militer No 31 Tahun 1997.
Indef mengungkapkan bahwa saat ini rakyat masih menunggu perkembangan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014.
Menteri ESDM Arifin Tasrif ungkapkan alasan soal revisi Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 menjadi Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022 tentang HGBT.
Kemnaker akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, dengan tujuan untuk melindungi pekerja alih daya.
apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah telah memutuskan untuk tidak mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan…
apahabar.com, BANJARMASIN – Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa terkait penolakan Revisi UU KPK dan RUU KUHP terus…
apahabar.com, JAKARTA – Ratusan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak terisi alias kosong terlihat saat…
apahabar.com, JAKARTA – Rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR RI sepakat atas sejumlah poin revisi kedua UU…
Ketua DPR RI Puan Maharani, mengklaim pihaknya akan membentuk kelompok kerja antara DPR dengan perwakilan kepala desa untuk membahas revisi Undang Undang desa.
Realisasi pembebasan lahan terkendala. Menghambat proses embangunan megaproyek IKN tahap satu.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR agar segera merevisi undang-undang peradilan militer No 31 Tahun 1997.
Indef mengungkapkan bahwa saat ini rakyat masih menunggu perkembangan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014.
Menteri ESDM Arifin Tasrif ungkapkan alasan soal revisi Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2020 menjadi Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022 tentang HGBT.
Kemnaker akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, dengan tujuan untuk melindungi pekerja alih daya.
apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah telah memutuskan untuk tidak mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan…
apahabar.com, BANJARMASIN – Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa terkait penolakan Revisi UU KPK dan RUU KUHP terus…
apahabar.com, JAKARTA – Ratusan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak terisi alias kosong terlihat saat…
apahabar.com, JAKARTA – Rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR RI sepakat atas sejumlah poin revisi kedua UU…
