Rektor UNS Solo Jamal Wiwoho telah selesai diperiksa oleh Kejati Semarang di Kejari Solo. Dia diperiksa 7,5 jam.
Rektor UNS Solo memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Kejati Semarang di Kantor Kejari Solo. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi.
Forum Peduli UNS mengeklaim pelaporan kasus dugaan korupsi yang terjadi di UNS sudah diserahkan dan diterima oleh KPK.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyambut baik kedatangan mahasiswa UNS Muhammad Khairil Ibadu Rahman di balai kota pada Selasa (15/08).
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jamal Wiwoho menjawab tuduhan eks pimpinan Majelis Wali Amanat (MWA) terkait dugaan korupsi.
Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo memutuskan untuk membatalkan rencana pelantikan rektor terpilih, Prof Sajidan.
Presiden BEM UNS, Hilmi Ash Shidiqi angkat suara terkait polemik pelantikan Rektor UNS Periode 2023-2028.
Pelantikan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) periode 2023-2028 yang rencanakan tetap akan dilakukan MWA 11 April mendatang, dinilai tidak sah
Rektor UNS Solo Jamal Wiwoho telah selesai diperiksa oleh Kejati Semarang di Kejari Solo. Dia diperiksa 7,5 jam.
Rektor UNS Solo memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Kejati Semarang di Kantor Kejari Solo. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi.
Forum Peduli UNS mengeklaim pelaporan kasus dugaan korupsi yang terjadi di UNS sudah diserahkan dan diterima oleh KPK.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyambut baik kedatangan mahasiswa UNS Muhammad Khairil Ibadu Rahman di balai kota pada Selasa (15/08).
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jamal Wiwoho menjawab tuduhan eks pimpinan Majelis Wali Amanat (MWA) terkait dugaan korupsi.
Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo memutuskan untuk membatalkan rencana pelantikan rektor terpilih, Prof Sajidan.
Presiden BEM UNS, Hilmi Ash Shidiqi angkat suara terkait polemik pelantikan Rektor UNS Periode 2023-2028.
Pelantikan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) periode 2023-2028 yang rencanakan tetap akan dilakukan MWA 11 April mendatang, dinilai tidak sah
