Pembatalan pengesahan RUU Pilkada itu buntut gelombang aksi besar-besaran yang merebak di sejumlah daerah di Indonesia.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demo depan DPRD Kalsel, Kamis (22/8).
MK memutuskan cagub atau cawagub harus berusia minimal 30 tahun sejak pendaftaran sebagai calon kepala daerah oleh KPU RI.
Menuyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan kepala daerah hasil dari pemilihan 2020 silam, akan menjabat sampai dilantiknya pimpinan hasil Pil
putusan MK yang kemudian (membolehkan) mas Gibran maju sebagai cawapres itu putusan yang sangat kontroversi
Gibran Rakabuming Raka dan Almas Tsaqqibburu, digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta.
Penggagas Maklumat Juanda mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera menyidangkan ulang uji materiil soal batas usia capres-cawapres
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah alias Castro menyoroti putusan MK soal batasan usia cawapres bertentangan dengan moralitas.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah alias Castro menyoroti putusan MK soal batasan usia cawapres bertentangan dengan moralitas.
lembaga yang menangani dugaan pelanggaran kode etik MK tidak Majelis Kehormatan MK disebut tak bisa batalkan putusan Hakim MK yang bersifat final dan mengikat.
lembaga yang menangani dugaan pelanggaran kode etik MK tidak Majelis Kehormatan MK disebut tak bisa batalkan putusan Hakim MK yang bersifat final dan mengikat.
Revisi PKPU akan memperhatikan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembatalan pengesahan RUU Pilkada itu buntut gelombang aksi besar-besaran yang merebak di sejumlah daerah di Indonesia.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demo depan DPRD Kalsel, Kamis (22/8).
MK memutuskan cagub atau cawagub harus berusia minimal 30 tahun sejak pendaftaran sebagai calon kepala daerah oleh KPU RI.
Menuyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan kepala daerah hasil dari pemilihan 2020 silam, akan menjabat sampai dilantiknya pimpinan hasil Pil
putusan MK yang kemudian (membolehkan) mas Gibran maju sebagai cawapres itu putusan yang sangat kontroversi
Gibran Rakabuming Raka dan Almas Tsaqqibburu, digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta.
Penggagas Maklumat Juanda mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera menyidangkan ulang uji materiil soal batas usia capres-cawapres
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah alias Castro menyoroti putusan MK soal batasan usia cawapres bertentangan dengan moralitas.
lembaga yang menangani dugaan pelanggaran kode etik MK tidak Majelis Kehormatan MK disebut tak bisa batalkan putusan Hakim MK yang bersifat final dan mengikat.
