Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid, mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024
Denny Indrayana menilai pengadilan negeri tak punya kompetensi untuk menunda pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember tetap melanjutkan tahapan pemilu, meski Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) telah memerintahkan KPU RI menunda Pemilu
Putusan Hakim PN Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu ke thaun 2025 berlebihan dan telah melampaui aturan konstitusi.
Komisi Yudisial (KY) ikut merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA).
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
PN Jakpus memerintahkan KPU untuk menunda pemilu terkait kemenangan gugatan Partai Prima.
KPU akan menempuh upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Pemilu 2024 ditunda.
Kasus gagal ginjal akut yang menimpa ratusan anak di Indonesia resmi digugat melalui class action di PN Jakpus
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid, mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024
Denny Indrayana menilai pengadilan negeri tak punya kompetensi untuk menunda pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember tetap melanjutkan tahapan pemilu, meski Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) telah memerintahkan KPU RI menunda Pemilu
Putusan Hakim PN Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu ke thaun 2025 berlebihan dan telah melampaui aturan konstitusi.
Komisi Yudisial (KY) ikut merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA).
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPU akan menempuh upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Pemilu 2024 ditunda.
Kasus gagal ginjal akut yang menimpa ratusan anak di Indonesia resmi digugat melalui class action di PN Jakpus
