Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah alias Castro menyoroti putusan MK soal batasan usia cawapres bertentangan dengan moralitas.
Pakar hukum pidana Agustinus Pohan menyebut siapa saja yang namanya keluar sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Fahri Bachmid mengungkapkan bahwa ada beberapa kemungkinan dan varian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan usia minimum capres dan cawapres.
Pakar Hukum pidana UII Mudzakir mendorong pihak kepolisian melibatkan tim independen pada pengusutan kasus penembakan warga Seruyan, Kalimantan Tengah.
Pakar hukum pidana UII Mudzakir menilai, kasus penembakan warga di Seruyan, Kalimantan Tengah, ada kemungkinan terjadi pelanggaran ham berat.
Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Dr Mudzakkir menyorot peran Dewas KPK yang dinilainya belum maksimal.
Pakar hukum menduga motif yang sebenarnya kemungkinan besar adalah pembunuhan berencana. Bukan memeras dengan meminta uang tebusan.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai sanksi etik demosi yang dijatuhkan kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte terlalu ringan.
Dosen Hukum Pidana Universitas Pamulang Halimah Humayrah Tuanaya menilai ada keganjilan dari penculikan yang berujung pada pembunuhan terhadap Imam Masykur.
Pakar hukum pidana Universitas Pamulang, Halimah Humayrah Tuanaya mengendus kejanggalan motif pembunuhan Imam Masykur yang dilakukan tiga prajurit TNI
kasus pemeriksaan transaksi gendut milik Kapolres Kotabaru, AKBP Tri Suhartanto di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri bak jalan di tempat
Pakar hukum pidana Agustinus Pohan menyebut siapa saja yang namanya keluar sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Fahri Bachmid mengungkapkan bahwa ada beberapa kemungkinan dan varian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan usia minimum capres dan cawapres.
Pakar Hukum pidana UII Mudzakir mendorong pihak kepolisian melibatkan tim independen pada pengusutan kasus penembakan warga Seruyan, Kalimantan Tengah.
Pakar hukum pidana UII Mudzakir menilai, kasus penembakan warga di Seruyan, Kalimantan Tengah, ada kemungkinan terjadi pelanggaran ham berat.
Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Dr Mudzakkir menyorot peran Dewas KPK yang dinilainya belum maksimal.
Pakar hukum menduga motif yang sebenarnya kemungkinan besar adalah pembunuhan berencana. Bukan memeras dengan meminta uang tebusan.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai sanksi etik demosi yang dijatuhkan kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte terlalu ringan.
Dosen Hukum Pidana Universitas Pamulang Halimah Humayrah Tuanaya menilai ada keganjilan dari penculikan yang berujung pada pembunuhan terhadap Imam Masykur.
Pakar hukum pidana Universitas Pamulang, Halimah Humayrah Tuanaya mengendus kejanggalan motif pembunuhan Imam Masykur yang dilakukan tiga prajurit TNI
kasus pemeriksaan transaksi gendut milik Kapolres Kotabaru, AKBP Tri Suhartanto di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri bak jalan di tempat
