Saat disinggung perkara kemacetan di Jakarta, Pj Gubernur Heru Budi mengklaim bahwa pihaknya masih mencoba untuk menemukan solusi atasi kemacetan Jakarta
Ketua Komisi V DPRD DKI Jakarta, Ismail menyebut kebijakan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar masih dilakukan kajian ulang.
Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo tegaskan jika jajarannya hanya berkomunikasi dengan legislatif Jakarta terkait penyusunan raperda tentang ERP.
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menjelaskan, jika kebijakan ERP cukup efektif untuk mengurai kemacetan.
Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) yang bertujuan mengurai kemacetan banyak ditolak karena dianggap menyengsarakan rakyat.
Penerapan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan disebut turut menyasar ojok online (ojol).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan.
Penerapan jalan berbayar elektronik atau Eloctronic Road Pricing (ERP) tengah menjadi wacana yang digadang-gadang bakal dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Wacana jalanan berbayar tuai kontroversi. Dirlantas Polda Metro Jaya: kajian sedang dibuat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan Electric Road Pricing (ERP)
Heru Budi Hartono menanggapi adanya rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar
Saat disinggung perkara kemacetan di Jakarta, Pj Gubernur Heru Budi mengklaim bahwa pihaknya masih mencoba untuk menemukan solusi atasi kemacetan Jakarta
Ketua Komisi V DPRD DKI Jakarta, Ismail menyebut kebijakan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar masih dilakukan kajian ulang.
Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo tegaskan jika jajarannya hanya berkomunikasi dengan legislatif Jakarta terkait penyusunan raperda tentang ERP.
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menjelaskan, jika kebijakan ERP cukup efektif untuk mengurai kemacetan.
Penerapan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan disebut turut menyasar ojok online (ojol).
Penerapan jalan berbayar elektronik atau Eloctronic Road Pricing (ERP) tengah menjadi wacana yang digadang-gadang bakal dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Wacana jalanan berbayar tuai kontroversi. Dirlantas Polda Metro Jaya: kajian sedang dibuat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan Electric Road Pricing (ERP)
Heru Budi Hartono menanggapi adanya rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar
