bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan Electric Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Namun, hal tersebut menimbulkan sebuah polemik.
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati mengatakan kalau jalanan merupakan infrastruktur publik yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat.
"Keberadaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara hakikatnya diperuntukkan untuk rakyat. Karena itu, gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," kata Okky dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (11/1).
Baca Juga: Ramai Isu Reshuffle Tak Pengaruhi Sikap NasDem Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Okky menyebut program tersebut berdampak kekacauan kepada masyarakat. Pasalnya, masyarakat yang bekerja di jalan seperti kurir menjadi berkurang dalam pendapatannya, karena harus bayar ketika melintas.
"Misalnya, bagaimana dengan warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," ujarnya.
Kendati begitu, Okky menegaskan seharusnya Pemprov DKI menguatkan transportasi publik kalau memang tujuannya untuk mengatasi kemacetan.
"Integrasi dan penguatan transportasi publik yang telah dilakukan Gubernur Anies mestinya semakin dikuatkan dan dikonsolidasikan," imbuhnya.
Baca Juga: Soal Rencana Jokowi Reshuffle, NasDem: Ada Parpol yang Mendorong Presiden
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan skema besarannya sekitar Rp5.000-Rp19.000 untuk sekali melintas.
Rencana penerapan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).
