Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menjelaskan, jika kebijakan ERP cukup efektif untuk mengurai kemacetan.
Penerapan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan disebut turut menyasar ojok online (ojol).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan.
Wacana jalanan berbayar tuai kontroversi. Dirlantas Polda Metro Jaya: kajian sedang dibuat.
Berdasarkan Pasal 9 ayat 1, ada 25 ruas jalan Jakarta yang akan diberlakukan sistem jalan berbayar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan Electric Road Pricing (ERP)
Heru Budi Hartono menanggapi adanya rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan jalan berbayar
Ketua Komisi V DPRD DKI Jakarta, Ismail menyebut kebijakan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar masih dilakukan kajian ulang.
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menjelaskan, jika kebijakan ERP cukup efektif untuk mengurai kemacetan.
Penerapan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan disebut turut menyasar ojok online (ojol).
Wacana jalanan berbayar tuai kontroversi. Dirlantas Polda Metro Jaya: kajian sedang dibuat.
Berdasarkan Pasal 9 ayat 1, ada 25 ruas jalan Jakarta yang akan diberlakukan sistem jalan berbayar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan Electric Road Pricing (ERP)
Heru Budi Hartono menanggapi adanya rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan jalan berbayar
