Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyerahkan hasil audit dana pensiun BUMN yang bermasalah.
Megaproyek IKN sudah menyerak banyak APBN. Angkanya fantastis. Rp65,568 triliun. Sayangnya, belum ada investasi yang terealisasi.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan investigasi terkait kekeliruan daftar calon sementara Pileg 2024.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyayangkan sikap DPRD Balikpapan. Mereka dianggap tak mengawasi megaproyek DAS Ampal.
BPK menemukan permasalahan dalam Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2022.
Pengamat Kepolisian dari ISESS menyebut seharusnya Polri menuntaskan suatu isu dulu, sebelum memberikan promosi kepada anggotanya
Anggota Komisi V DPR RI Hamid Nur Yasin menyoroti peraturan Menteri Keuangan No.201/PMK.07 2022 tentang pengelolaan dana desa terkhusus pasal 35.
DPRD DKI Jakarta dorong revisi perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai upaya pembenahan barang milik daerah (BMD).
apahabar.com, BANJARBARU – Kepala Dinas Lingkungkan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru, Sirajoni menepis tudingan DLH Pemprov Kalsel…
apahabar.com, MARTAPURA – 7 drainase yang menjadi keluhan masyarakat di wilayah Kabupaten Banjar sudah diperbaiki oleh…
Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi mengatakan ia serius akan melaporkan dugaan penyelewangan perjalanan dinas (perjadin) DPRD Banjar.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyerahkan hasil audit dana pensiun BUMN yang bermasalah.
Megaproyek IKN sudah menyerak banyak APBN. Angkanya fantastis. Rp65,568 triliun. Sayangnya, belum ada investasi yang terealisasi.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan investigasi terkait kekeliruan daftar calon sementara Pileg 2024.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyayangkan sikap DPRD Balikpapan. Mereka dianggap tak mengawasi megaproyek DAS Ampal.
BPK menemukan permasalahan dalam Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2022.
Pengamat Kepolisian dari ISESS menyebut seharusnya Polri menuntaskan suatu isu dulu, sebelum memberikan promosi kepada anggotanya
Anggota Komisi V DPR RI Hamid Nur Yasin menyoroti peraturan Menteri Keuangan No.201/PMK.07 2022 tentang pengelolaan dana desa terkhusus pasal 35.
DPRD DKI Jakarta dorong revisi perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai upaya pembenahan barang milik daerah (BMD).
apahabar.com, BANJARBARU – Kepala Dinas Lingkungkan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru, Sirajoni menepis tudingan DLH Pemprov Kalsel…
apahabar.com, MARTAPURA – 7 drainase yang menjadi keluhan masyarakat di wilayah Kabupaten Banjar sudah diperbaiki oleh…
