bakabar.com, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan dianggap tak mengawasi megaproyek DAS Ampal. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ingin mengambil langkah hukum.
Sekjen MAKI, Komaryono memberi ultimatum untuk DPRD Balikpapan. Terutama Komisi III.
"Padahal jelas fungsi dan tugas dari Komisi III ini. Begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam proyek tersebut," ucapnya, Jumat (4/8) siang.
Baca Juga: Megaproyek DAS Sungai Ampal Balikpapan Dilaporkan ke KPK!
Jika Komisi III masih tak bersikap, Komaryono tegas. Mereka akan bertindak.
"Jika muncul masalah hukum terhadap proyek ini. MAKI akan melakukan upaya hukum juga terhadap Komisi III," tegasnya.
Megaproyek DAS Ampal Balikpapan dianggap bermasalah. MAKI menilai, banyak sekali.
Mulai dari pelaksanaan yang berjalan tak sesuai dengan progres dan terkesan lamban. Lalu sengketa dengan supllier material. Juga soal tenaga kerja dan sewa alat yang hendak diadukan ke Polda Kaltim.
Di samping itu hasil pengerjaan Jalan MT Haryono terutama di depan Global Sport sangat membahayakan pengguna jalan.
"Banyak permasalahan proyek itu. Di sini tugas dan fungsi pokok DPRD kan di antaranya legislasi, penganggaran, lalu pengawasan. Dan kalau gak mengambil sikap, lalu apa tugas dan fungsinya DPRD?" tanyanya.
Sekali lagi, ia menekankan. Komisi III harus bersikap. Bertindak sebagaimana tugas dan fungsi pokok mereka.
Ia lantas memberi contoh. Setidaknya DPRD mendatangkan saksi ahli yang membidangi pekerjaan konstruksi aliran sungai atau normalisasi. Untuk melakukan audit forensik atas jalannya pekerjaan proyek pengendali banjir DAS Ampal.
"Audit tersebut di antaranya, apakah hasil pengerjaan sudah sesuai dengan perencanaan (RAB) dan spesifikasi. Apakah progresnya sudah sesuai dengan schedule," paparnya.
Baca Juga: Warga Balikpapan Laporkan Aktivitas Galian C ke Polda Kaltim
"Kalau sampai ada kejanggalan, maka kami berharap DPRD Balikpapan mendesak pemkot untuk segera memutus kontrak dengan kontraktor," pinta Komaryono.
Biar tahu saja. Alasan MAKI meminta komisi III mengambil sikap, lantaran selama ini belum ada tindakan konkret.
"Yang jadi pertanyaan MAKI, kenapa Komisi III DPRD Kota Balikpapan terkesan belum melakukan tindakan konkret," tutupnya.
