Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelaah laporan dugaan korupsi proyek pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di Balikpapan.
Sekjen MAKI Komaryono mengakui saat ini laporannya ke KPK belum diproses. Lantaran saat ini proyek tersebut belum tuntas.
Pengerjaan proyek DAS Ampal Balikpapan terus jadi sorotan. Terbaru, anggota DPRD Balikpapan mendapat ancaman dari pihak kontraktor, PT Fahreza.
Proyek pengendali banjir DAS Ampal Balikpapan harusnya selesai pada Desember 2023. Namun, progres pengerjannya baru 25 persen.
DPRD Balikpapan kecewa saat melihat pekerjaan proyek pengendali banjir DAS Ampal. Pihaknya desak Pemkot Balikpapan tegas.
Sekjen organisasi Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Komaryono heran dengan pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan, Rita.
Setelah MAKI, giliran Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi yang memperkarakan PT Fahreza Duta Perkara selaku kontraktor megaproy
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengakui bahwa DPRD sudah menjalankan tupoksinya dalam mengawasi proyek DAS Ampal Balikpapan.
Dugaan Korupsi megaproyek pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal Balikpapan menyeruak. Kabar ini menarik perhatian publik.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyayangkan sikap DPRD Balikpapan. Mereka dianggap tak mengawasi megaproyek DAS Ampal.