Pj Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya tanggung jawab kepala desa dalam melayani masyarakat dan mengelola potensi lokal demi kemajuan Desa
Komitmen Pemkab Barito Kuala (Batola) terhadap tata kelola dan transparansi keuangan daerah, tidak perlu diragukan lagi.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) lebih bijak mengambil keputusan jika ada ditemukan ketidaksamaan hasil dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
Ketua Umum Serikat Pekerja Indonesia Sejahterta (SPIS) PT IMIP, Katasaing mengungkap mayoritas perusahan smelter di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah (
DPRD Kabupaten Balangan bergerak maju dalam upaya membangun pusat pangkalan data hukum dengan meluncurkan inovasi Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono mendorong para direktur BUMD di Kaltim agar bekerja dan mengelola perusda dengan transparan.
Polda Metro Jaya berjanji mengusut kasus Aiman Witjaksono secara transparan. Jubir TPN Ganjar-Mahfud itu dilaporkan karena tudingannya.
Komisi II DPRD Kaltim meminta agar ada transparansi anggaran dari pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono menyoroti pengelolaan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahranie (RSUD AWS). Direksi rumah sakit diminta untu
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta Polri transparan dalam memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri.
Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan pendampingan penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) agar menciptakan pemerintahan yang transparan.
Aplikasi Idaman Office dipergunakan untuk sistem pemerintahan dan pengawasan program di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.