bakabar.com, BANJARMASIN – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2,9 triliun. Angka ini menunjukkan adanya selisih lebih antara realisasi pendapatan dan pembiayaan netto terhadap realisasi belanja dalam satu tahun anggaran.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Syaripuddin—akrab disapa Bang Dhin—menyampaikan pandangan kritis. Menurutnya, SiLPA bisa bermakna ganda: di satu sisi mencerminkan efisiensi dan kehati-hatian, namun di sisi lain bisa menjadi indikator lemahnya perencanaan atau rendahnya daya serap anggaran.
“Banyak faktor yang bisa menyebabkan SiLPA, mulai dari kegiatan yang tidak berjalan hingga akhir tahun, keterlambatan transfer pusat, hingga revisi kebijakan dan kendala regulasi,” ujarnya, Senin (23/6).
Politisi PDI Perjuangan itu mendorong Pemprov Kalsel agar menggunakan SiLPA secara tepat untuk menopang pembangunan tahun berikutnya. Ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih realistis, berbasis potensi riil, serta percepatan belanja sejak awal tahun.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus diperkuat. Anggaran harus diarahkan ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dasar. Selain itu, pelibatan publik dalam pengawasan juga penting agar pemanfaatannya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Bang Dhin.
