Kasus praktek politik uang atau money politic di Pilkada 2024 Hulu Sungai Tengah (HST) menjadi bahan evaluasi Bawaslu Kalsel.
MY didakwa bersalah atas perbuatannya memberikan sejumlah uang kepada Warga untuk memengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu pada Pilkada 2024 lalu.
KPU dan MUI Banjarbaru kompak mengajak masyarakat untuk dewasa berpolitik dan menjaga kerukunan, serta tidak mudah terprovokasi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mengingatkan fakwa terkait politik uang pada Pilkada 2024.
Muhammad Aditya Mufti Ariffin - Habib Said Abdullah Al Kaff menghadirkan kegembiraan politik di IKP Kalsel melalui kampanye akbar berbalut Tabligh dan Selawat
Dugaan keterlibatan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor pada kasus suap hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK membuka tabir bobroknya sistem pemerintahan.
Pengamat Politik Kalsel Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, menanggapi terkait mencuatnya isu dugaan pengerahan aparat desa
6 bln lalu
Desa Margasari Hilir, Kecamatan Candi Laras Utara, kini menjadi model percontohan sebagai "Desa Anti Politik Uang" di Kabupaten Tapin, Minggu (22/9).
Bawaslu Kota Banjarmasin merilis sejumlah kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mengenai isu politik uang.
Peran mahasiswa dalam Pilkada 2024 kembali menjadi bahan diskusi menarik di publik.
Sejumlah temuan diperoleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Barito Kuala (Batola) selama proses pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada
Pengamat hukum dan politik Banjarbaru, Dhieno Yudhistira bereaksi, buntut dari ramainya isu Petahana Aditya gagal maju di Pilkada Banjarbaru