bakabar.com, BANJARMASIN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) gencar menggelar pendidikan politik.
Pendidikan Politik bagi Masyarakat dengan tema “Peran dan Netralitas Media dalam Pemberitaan” kali ini digelar Kamis (13/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin ini diikuti sekitar 70 insan pers dari berbagai platform media, baik cetak, televisi, radio, maupun daring.
Kepala Bakesbangpol Kalsel, H. Heriansyah, melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program rutin untuk meningkatkan literasi politik masyarakat.
“Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalsel memiliki tugas mengadakan pendidikan politik bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan media massa,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menambahkan, pelatihan kali ini difokuskan bagi kalangan jurnalis untuk memperkuat pemahaman pentingnya menjaga independensi dalam setiap pemberitaan.
“Kami menghadirkan dua narasumber dari PWI Kalsel dan Dinas Kominfo Kalsel untuk memberikan edukasi tentang bagaimana media dapat menyajikan berita yang netral dan berimbang,” katanya.
Ia berharap kegiatan ini dapat memperkokoh peran media sebagai penyampai informasi publik yang akurat dan tidak berpihak.
“Dengan menjaga netralitas, media akan mampu mempertahankan kepercayaan publik, mencegah polarisasi sosial, serta menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi,” tambahnya.
Dua narasumber hadir dalam kesempatan tersebut, yakni Choirun Ni’mah, Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Kalsel, dan Zainal Helmie, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel.
Dalam paparannya bertajuk “Membangun Kepercayaan Publik melalui Netralitas Media”, Choirun Ni’mah menyoroti keberhasilan Kalsel menempati posisi teratas Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 versi Dewan Pers dengan skor 80,91 poin.
“Kalsel menjadi satu-satunya provinsi dengan nilai di atas 80 poin, mengungguli Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Ini menunjukkan keterbukaan Pemprov Kalsel terhadap media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” ungkapnya.
Sementara itu, Zainal Helmie dalam sesi bertema “Menjaga Kepercayaan Publik dan Tanggung Jawab Sosial” menegaskan pentingnya verifikasi perusahaan media oleh Dewan Pers serta pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Verifikasi media dan UKW penting untuk meningkatkan kredibilitas, profesionalisme, dan kepercayaan publik. Ini juga mempermudah kerja sama dengan pemerintah dan menjaga kualitas pemberitaan,” ujarnya.
Helmie menambahkan, wartawan yang kompeten dan beretika akan mampu menghadirkan berita yang berkualitas serta sesuai dengan kode etik jurnalistik.
“Dengan begitu, setiap berita yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
