Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) memprediksi regulasi pemutihan 3,3 juta hektare lahan sawit bakal mendatangkan banyak masalah.
Naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan disebut-sebut ngawur. Penyusunannya ceroboh. Tak jelas!
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut pemerintah Indonesia untuk segera mencabut Omnibus Law
Ratusan tenaga kesehatan yang berasal dari lima organisasi profesi kesehatan, menggelar aksi demonstrasi menolak pembahasan RUU kesehatan Omnibus Law.
Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh terjun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (17/4).
Aksi Demonstrasi digelar di depan Gedung DPR RI hari ini. Aksi ini bertujuan untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang mungkin dilakukan di Sidang Paripurna
ASPEK Indonesia menjelaskan dampak buruk Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, terus menyasar dan memiskinkan kelas serikat pekerja.
ASPEK Indonesia menjelaskan dampak buruk Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, terus menyasar dan memiskinkan kelas serikat pekerja
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung penolakan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law (RUU Kesehatan Omnibus Law).
Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode Omnibus Law, juga muncul di Kalimantan Selatan.
apahabar.com, JAKARTA – Partai buruh bersama elemen serikat buruh, serikat petani, dan organisasi sipil menolak rencana…
apahabar.com, JAKARTA – Partai Buruh telah resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di…
Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) memprediksi regulasi pemutihan 3,3 juta hektare lahan sawit bakal mendatangkan banyak masalah.
Naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan disebut-sebut ngawur. Penyusunannya ceroboh. Tak jelas!
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut pemerintah Indonesia untuk segera mencabut Omnibus Law
Ratusan tenaga kesehatan yang berasal dari lima organisasi profesi kesehatan, menggelar aksi demonstrasi menolak pembahasan RUU kesehatan Omnibus Law.
Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh terjun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (17/4).
Aksi Demonstrasi digelar di depan Gedung DPR RI hari ini. Aksi ini bertujuan untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang mungkin dilakukan di Sidang Paripurna
ASPEK Indonesia menjelaskan dampak buruk Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, terus menyasar dan memiskinkan kelas serikat pekerja.
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung penolakan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law (RUU Kesehatan Omnibus Law).
Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode Omnibus Law, juga muncul di Kalimantan Selatan.
apahabar.com, JAKARTA – Partai buruh bersama elemen serikat buruh, serikat petani, dan organisasi sipil menolak rencana…
apahabar.com, JAKARTA – Partai Buruh telah resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di…
