Majelis Hukama Muslimin Indonesia selaku pemuka agama, akui punya kontribusi penting dalam masalah perubahan iklim.
Aktivis sekaligus Akademisi Hukum, Profesor Denny Indrayana mengaku waswas mantan bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Mardani H Maming (MHM) juga akan dijegal di MA
Pegiat Anti Korupsi, Anang Rosadi meminta agar Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin dapat mengedepankan hati nuraninya dalam mengadili pengajuan banding mantan
Tim kuasa hukum Mardani H. Maming, Syamsul Huda meyakini majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin bakal mengoreksi vonis yang dijatuhkan terhadap MHM
Tim kuasa hukum Mardani H. Maming, Syamsul Huda meyakini majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin bakal mengoreksi vonis yang dijatuhkan terhadap
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming resmi melayangkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin melal
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming resmi melayangkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin melal
Tim penasihat hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Mardani H Maming, Abdul Qodir menyebut upaya banding bakal memetakan argumentasi hukum terkait
Pakar hukum pidana, Prof Suparji Ahmad menyayangkan vonis 10 tahun dan uang pengganti Rp110 miliar terhadap Mardani H Maming (MHM).
Pakar hukum pidana, Prof Suparji Ahmad menyayangkan vonis 10 tahun dan uang pengganti Rp110 miliar terhadap Mardani H Maming (MHM).
Pakar Hukum Pidana pertanyakan langkah KPK untuk melakukan banding kepada MHM dengan TPPU. Mereka harus menjelaskan kerugian negara itu apa saja.
Dua dari lima hakim yang mengadili Mardani, yakin hakim Ahmad Gawi dan Arif Winarno berpendapat hukuman uang pengganti itu tak mesti dijatuhkan kepada Mardani
Majelis Hukama Muslimin Indonesia selaku pemuka agama, akui punya kontribusi penting dalam masalah perubahan iklim.
Aktivis sekaligus Akademisi Hukum, Profesor Denny Indrayana mengaku waswas mantan bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Mardani H Maming (MHM) juga akan dijegal di MA
Pegiat Anti Korupsi, Anang Rosadi meminta agar Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin dapat mengedepankan hati nuraninya dalam mengadili pengajuan banding mantan
Pakar hukum pidana, Prof Suparji Ahmad menyayangkan vonis 10 tahun dan uang pengganti Rp110 miliar terhadap Mardani H Maming (MHM).
Pakar Hukum Pidana pertanyakan langkah KPK untuk melakukan banding kepada MHM dengan TPPU. Mereka harus menjelaskan kerugian negara itu apa saja.
Dua dari lima hakim yang mengadili Mardani, yakin hakim Ahmad Gawi dan Arif Winarno berpendapat hukuman uang pengganti itu tak mesti dijatuhkan kepada Mardani
