bakabar.com, JAKARTA - Penetapan dua penjabat Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dihujani protes sehingga menuai penolakan dari sejumlah warga lantaran bukan merupakan putra daerah.
Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan bahwa pihaknya memahami tuntutan masyarakat Dayak dalam hal penetapan penjabat bupati di Kalimantan Tengah.
"Saya memahami aspirasi yang berkembang di Kalteng. Untuk itu, saya datang selaku perwakilan Kementerian Dalam Negeri untuk berdiskusi dan mendengar langsung aspirasi tersebut," kata Made, Selasa (23/5).
Baca Juga: Pelabuhan Kumai, Dishub Kalteng: Alternatif Bagi Pemudik Kotim
Made menerangkan sejumlah masukan dan hal-hal yang disampaikan masyarakat menjadi bahan laporan serta pertimbangan pimpinan tertinggi lembaga, yaitu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
"Segera kami sampaikan dan komunikasikan aspirasi yang berkembang kepada Bapak Menteri dengan harapan ditemukan jalan terbaik terhadap permasalahan ini," jelasnya.
Pertemuan dihadiri juga Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama forkopimda ikut mendengarkan aspirasi yang disampaikan Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) Kalimantan Tengah, serta beberapa aliansi masyarakat Dayak dan organisasi.
Di antaranya Masyarakat Peduli Adat Budaya dan Pembangunan Kalteng, Ormas BMT, Serikat Hijau, KNPI Kalteng, dan beberapa perwakilan tokoh masyarakat.
Baca Juga: Dinkes Kotim-Kalteng Periksa Sampel Kue Tradisional Diduga Penyebab Korban Meninggal
MP3D Kalteng yang diwakili Wawan S. Gundik, Ingkit B.S. Djaper, Andreas Junaedy, dan Adi A. Noor menyampaikan hal senada terkait dengan penetapan Penjabat Bupati Barito Selatan Deddy Winarwan dan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Budi Santosa, yakni meminta Menteri Dalam Negeri membatalkan keputusannya.
Selanjutnya mengakomodasi mekanisme yang telah dilakukan, yaitu melalui usulan yang disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah, dan menetapkan putra daerah sebagai penjabat bupati di dua kabupaten tersebut.
"Semangat otonomi daerah telah ternodai dengan keputusan yang menggambarkan seakan kemampuan SDM di daerah sangat rendah, padahal kami memiliki potensi SDM yang cukup andal dan mampu menjadi penjabat bupati," kata salah seorang perwakilan Ingkit B.S. Djaper.
Tuntutan tersebut, kata dia, agar tidak dimaknai primordialisme yang fanatik dengan rasa kedaerahan, tetapi lebih pada menjunjung tinggi kearifan lokal, yakni putra daerah lebih memahami kondisi daerahnya dalam segala aspek.
Baca Juga: Terjerat Korupsi, Istri Bupati Kapuas Kalteng Mundur dari NasDem
Sementara Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengapresiasi langkah MP3D dan aliansi masyarakat lainnya yang telah menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara damai tanpa melukai citra demokrasi yang menghalalkan perbedaan pendapat.
"Saya memahami perasaan saudara-saudara, luka kalian adalah luka yang sama saya rasakan sebagai gubernur yang juga adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Koordinasi memang mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan jika telah mengedepankan egosektoral," kata Sugianto.
Kendati demikian, dia menyampaikan selaku wakil pemerintah pusat di daerah harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akan tetapi, di sisi lain sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dia juga harus menyerap aspirasi rakyat dengan baik.
"Saya harus mampu merawat ketajaman batin dan kepekaan yang mumpuni, bahkan saya harus ikut merasakan setiap tarikan napas dan denyut nadi hingga penderitaan terdalam dari masyarakat yang saya pimpin," pungkasnya
