bakabar.com, PAMEKASAN - Sikap Bupati Baddrut Tamam yang menyetujui penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur membuat kepercayaan masyarakat terhadapnya turun.
Hal tersebut disampaikan Holik Ferdiansyah, Koordinator Korps Bangun Indonesia Mandiri (KBIM) kepada bakabar.com, Minggu (16/4). Kata dia, akibat dari keputusan penundaan pelaksanaan Pilkades 2023 tersebut, masyarakat dibuat gaduh dan saling curiga.
Sekretaris Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur ini menjelaskan, sedari awal Bupati Baddrut Tamam komitmen untuk menggelar Pilkades jika dua syarat terpenuhi, yaitu berupa adanya anggaran serta tidak ada yang melanggar aturan.
Baca Juga: Bupati Baddrut Tamam Enggan Beberkan Alasan Penundaan Pilkades Serentak di Pamekasan
Namun setelah kedua syarat terpenuhi, pemimpin tertinggi di Kabupaten Pamekasan itu malah ingkar atau melakukan kebohongan kepada masyarakat.
"Kalau lembaga semisal legislatif saja bisa dibohongi dan dibodohi seperti ini, apalagi masyarakat kecil semacam kita ini. Banyak masyarakat yang kecewa," katanya kepada bakabar.com, Minggu (16/4).
Bupati terang Holik, semestinya tidak sepatutnya membohongi publik. Sebab, pergelaran pesta demokrasi di tingkat desa itu sangat dinanti dan menjadi harapan khalayak masyarakat.
Baca Juga: Pilkades di Pamekasan Ditunda, Warga Protes Berujung Ricuh
Lebih lanjut, Holik juga mempertanyakan alasan penundaan. Pasalnya dari 15 desa hanya ada 1 desa yang meminta pelaksanaannya ditunda. Lebih dari 7 desa meminta tetap digelar. Sementara sisanya memilih bersikap netral dan condong untuk dilaksanakan.
"Hanya ada 1 desa yang meminta (penundaan). Padahal jelas Kepala DPMD mengetahui bahwa yang meminta Pilkades ini digelar lebih dari 7 desa. Jadi disini sudah nyata bahwa Eksekutif sengaja mencari-cari alasan dan menebar kebohongan saja," ungkapnya.
Terpisah, Bupati Baddrut Tamam hingga kini enggan membeberkan alasan terkait persetujuan penundaan Pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan tersebut. Politisi PKB itu hanya mengirimkan cuplikan video berisi pernyataan penundaan.
"Ini keputusannya mas bro," ujar mantan anggota DPRD Jatim itu saat dihubungi bakabar.com via pesan whatsapp.
Video berdurasi 21 detik itu disampaikan oleh Plt Kepala Diskominfo Pamekasan, Supriyanto. Isinya hanya sebatas penyampaian penundaan pilkades serentak tahun 2023.
"Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 ditunda dalam waktu yang ditetapkan kemudian. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan," terangnya dalam video.
Baca Juga: Sambut Hari Raya Idulfitri, Lapas Pamekasan Usulkan 620 Napi Terima Remisi Khusus
Supriyanto tak menjelaskan secara rinci terkait apa yang menjadi landasan penundaan. Saat dimintai keterangan, Supriyanto hanya menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan Pilkades merupakan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
"Secara teknis ke DPMD. Silahkan ke Kepala DMPD," ujar Supriyanto saat dihubungi bakabar.com.
Kepala DPMD Pamekasan, Fathorrachman saat dihubungi beberapa kali tidak merespon. Pesan via whatsaap juga tidak dibalas.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda), Masrukin juga tidak mau mewakili pernyataan alasan penundaan pilkades. Masrukin enggan memberikan penjelasan saat disinggung perihal penundaan Pilkades yang telah diputuskan melaui rapat internal dengan OPD terkait beberapa waktu lalu.
Mantan Sekretaris DPRD Pamekasan ini tak banyak berkomentar. Masrukin bahkan juga melemparkan kewenangannya bahwa secara teknis penjelasan terkait penundaan Pilkades melalui DPMD.
