bakabar.com, BANJARBARU – Denny Indrayana dan tim bakal daftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur Kalsel siang ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim telah mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran dan kecurangan sistematis dalam Pilkada Kalsel, termasuk salah satunya terkait penyaluran Bansos Covid-19.
“Saya mengkonfirmasi, benar Denny telah meminta saya dan Donal Fariz serta beberapa teman advokat untuk masuk dalam Tim sebagai kuasa hukum,” ujar Tim Kuasa Hukum H2D, Febri Diansyah kepada bakabar.com, Selasa (22/12/2020) pagi.
Kemarin, kata eks juru bicara KPK ini, tim telah berdiskusi secara intens sekaligus finalisasi draf permohonan yang akan diajukan ke MK hari ini.
Yang pada dasarnya selama penyelenggaraan Pilkada di Kalsel kemarinditemukan tim H2D sejumlah penyimpangan atau kecurangan yang seharusnya jika tidak terjadi dapat berakibat pada hasil perolehan suara di Pilkada.
“Informasi detail tentang permohonan PHP belum bisa saya sampaikan saat ini karena masih akan diajukan ke MK. Namun siang nanti, sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban kami ke masyarakat Kalsel, akan dilakukan konferensi pers untuk menjelaskan sejumlah poin dan pertimbangan pengajuan PHP ini,” pungkasnya.
