bakabar.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan rumah susun hunian pegawai pemerintahan kawasan inti Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Kami fokus percepat pembangunan tower (menara/rumah susun) untuk hunian ASN di IKN Nusantara," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan pers resmi yang tertulis di Penajam, Senin (24/4).
Rumah susun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN, semakin tinggi pangkat ASN rumah susun hunian bakal lebih luas dan paling kecil luas unit rumah susun hunian ASN sekitar 98 meter persegi.
Rumah susun untuk hunian ASN, kata dia, sekelas apartemen dengan 47 tower dan tiap menara rata-rata dibangun 12 lantai. Pembangunan rumah susun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan, lanjut dia, jadi rumah susun dibangun tidak banyak memotong hutan.
Baca Juga: IKN Nusantara, Otorita IKN: Pengusaha 16 Negara Tertarik Investasi
Selain 31 menara untuk hunian ASN, dari 47 menara juga untuk Paspampres (pasukan pengawal presiden) sembilan menara, TNI/Polri empat menara dan Badan Intelijen Negara atau BIN tiga menara.
Total anggaran rumah susun untuk sekitar 16.900 orang yang terdiri dari sekitar 11.000 ASN, serta sekitar 5.900 Paspampres, TNI/Polri dan BIN tersebut lebih kurang Rp9,4 triliun,
"Rumah susun yang dibangun pada pertengahan 2023 itu termasuk menjadi tempat tinggal bersama keluarga," ujarnya.
Kementerian PUPR menargetkan menara rumah susun hunian pegawai pemerintahan dan pertahanan keamanan di Kawasan IKN Indonesia baru rampung 100 persen pada Desember 2024.
Baca Juga: Anggota Kongres AS Kunjungi IKN, Sinyal Investasi?
Namun, jelas Basuki Hadimuljono, 12 tower rumah susun hunian pegawai pemerintahan ditargetkan selesai dikerjakan dan siap dihuni sekitar 2.500 orang pada Juli 2024.
Rumah susun tersebut untuk tempat tinggal ASN, Paspampres, TNI/Polri dan BIN yang ditugaskan ke IKN Nusantara, dengan status sebagai rumah dinas.
