bakabar.com, BALIKPAPAN - Direktur Utama PT Fahreza Duta Perkasa, Cahyadi selaku pemimpin proyek pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal Balikpapan, akhirnya buka suara terkait dugaan perusakan fasilitas pribadi dalam pengerjaan tersebut.
Cahyadi mempersilahkan warga yang fasilitas pribadinya terimbas proyek DAS Ampal untuk melapor ke pihak berwajib. Menurutnya, melapor merupakan hak setiap warga negara dan hal itu tidak bisa dihalangi.
Selanjutnya ia mempersilahkan warga untuk melaporkan perusahaannya ke ranah hukum selama memiliki bukti yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Cahyadi tidak menampik jika setiap pengerjaan proyek yang dibangun untuk kepentingan publik tidak selamanya berjalan mulus. Sangat mungkin terjadi gesekan dengan masyarakat dalam pembangunannya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi DAS Ampal Belum Diusut KPK, MAKI: Kita Tunggu Saja
"Kalau ini tidak dikerjakan Kota Balikpapan tidak akan maju. Sebab proyek ini merupakan proyek penanggulangan banjir, kalau tidak dikerjakan banjir akan tetap ada," ujarnya kepada bakabar.com, Rabu (23/8).
Menurutnya, masyarakat akan bisa menilai dampak dari pengerjaan proyek tersebut. Adapun keluhan yang dialami warga, kata Cahyadi, hanya bersifat sementara.
"Sehingga masyarakat bisa menilai mana yang baik. Dampak proyek ini hanya sementara, tapi manfaatnya akan dirasakan lebih lama," imbuhnya.
Adapun progres proyek senilai Rp136 Miliar itu baru mencapai 40 persen. Saat ini, kata Cahyadi, fokus pengerjaan proyek DAS Ampal dimulai dari Jalan MT Haryono, yakni dari depan Global Sport, Balikpapan Baru, hingga kawasan ruko MS Glow.
Baca Juga: Proyek DAS Ampal, Pemilik Ruko Alami Penurunan Omzet 40 Persen
"Untuk DAS Ampal yang di Global Sport persiapan pengaspalan. Untuk di sekitar MS Glow tahap pengerjaan pemasangan precast diharapkan di bulan September sudah selesai," terang Cahyadi.
Sejauh ini, pengerjaan proyek yang dilakukan PT Fahreza Duta Perkasa bukan tanpa hambatan. Kendala yang dihadapi saat ini adalah terkait utilitas yang berada di wilayah proyek, seperti pipa PDAM hingga tiang listrik.
Sepengetahuan Cahyadi, utilitas tersebut bukan lah kewenangan pihak kontraktor melainkan tanggung jawab pemerintah kota. Itu karena, saat penandatangan kontrak dilakukan, dipastikan semua sudah beres dan tidak ada lagi kendala di lapangan.
"Jadi seharusnya petugas PDAM harus standby di lokasi. Sebab kita tidak tahu dimana saja ada pipa PDAM. Sehingga saat terjadi kebocoran pihak PDAM bisa segara memperbaiki," papar Cahyadi.
Baca Juga: Polemik Proyek DAS Ampal Balikpapan, Rahmad Mas'ud: No Comment lah
Ia menambahkan, "Ternyata di proyek ini berbeda, sebab masih banyak utilitas yang berada di sana, sehingga ini lah yang menyebabkan pekerjaan kami terhambat."
Diakui Cahyadi, saat ini, pihaknya baru mencapai pengerjaan proyek sekitar 40 persen. Sementara waktu yang tersisa untuk sesi itu, sekitar empat bulan lagi. Kendati demikian, Cahyadi optimistis proyek pengendalian banjir tersebut bisa dikerjakan sesuai tenggat waktu yang disepakati.
Untuk itu, Cahyadi mengharapkan peran serta pemerintah kota dalam membantu kelancaran proyek tersebut. Utamanya, hal-hal yang terkait dengan pemindahan utilitas yang berada di lokasi maupun lahan warga yang terdampak.
"Kami minta support dari pemerintah dan DPU untuk membantu kami terkait kendala-kendala yang ada di lapangan," tandas Cahyadi.
