bakabar.com, BANJARBARU – Pendisiplinan protokol kesehatan (prokes) kala PPKM level 4 oleh petugas di lapangan diminta Dewan Banjarbaru agar lebih humanis.
“Ketika di lapangan kita perlu dengan pola-pola atau cara yang lebih humanis karena secara psychologist jangan sampai mengganggu, tidak hanya mengganggu pada pelaku usaha tapi juga mengganggu pengunjung. Sehingga ini yang saya minta polanya diubah,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru Emi Lasari.
Dikatakannya, petugas di lapangan juga harus memahami kondisi pelaku usaha. Jika ingin menegur atau memberitahu, baiknya bisa disampaikan secara halus, oleh satu petugas atau tidak perlu banyak petugas datang. Dengan begitu, pelaku usaha pun bakal mengerti.
“Pengambil kebijakan dan pelaksana lapangan harus paham, bahwa kondisinya ini semua terdampak. Saya melihat hari per hari ini tingkat kesadaran masyarakat kita juga semakin tinggi. Dan pelaku usaha juga tidak ingin mereka juga pelanggannya terpapar,” jelas Emi.
Pelaku usaha yang memulai operasionalnya pada sore hari, katanya, juga tidak ingin melanggar aturan, hanya saja pelanggan memang banyak datang pada waktu-waktu mendekati jam tutup yang diterapkan Pemkot saat PPKM.
Sehingga Emi, meminta ada ruang diskusi antara pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk menemukan titik tengahnya.
“Kita kemarin berharap bahwa ada ruang diskusi bagi pelaku usaha yang memang bukanya di sore hari itu bisa berdiskusi dengan Wali Kota secara langsung dan keterwakilan ini kita akan inventarisir,” inginnya.
Namun, saat ini Dewan kata Emi baru membahas terkait masalah pelaku usaha itu bersama SKPD terkait. Di mana, diharapnya SKPD terkait dapat menyampaikan kepada pembuat kebijakan.
“Sudah kita laksanakan diskusi dengan SKPD terkait. Kita sudah sampaikan semua, kita bicara solusi yang kita tawarkan tapi kemudian solusi itu nanti yang mengeksekusi pelaksana teknis di lapangan melalui kebijakan dari Pemerintah Kota,” tuntas Emi.
