bakabar.com, PENAJAM - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono enggan menjawab pertanyaan bakabar.com perihal penyelesaian jalan nasional Km 171 Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang longsor digempur tambang.
Jika tidak ada perbaikan yang berarti, jalan longsor di Kabupaten Tanah bumbu, Kalsel akan genap berusia setahun pada 29 September nanti.
Jurnalis bakabar.com mencoba mengonfirmasi soal kebenaran terkait perbaikan jalan rusak kepada Menteri Basuki pada Jumat (22/9) di Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Hasilnya, menteri Basuki mengarahkan bakabar.com untuk menanyakan perkembangan jalan rusak tersebut ke Direktorat Jenderal Bina Marga.
Baca Juga: Km 171 Tanah Bumbu Belum Diperbaiki, Arutmin Banyak Drama!
"Coba tanyakan ke Pak Dirjen Bina Marga. Itu pak Dirjen," jawab Basuki usai menghadiri acara Nusantara Sail 2023.
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, saat ditemui, mengungkapkan perbaikan jalan nasional yang rusak di Km 171 Tanah Bumbu masih menunggu rekomendasi dari Kementrian ESDM ke perusahaan tambang di lokasi tersebut.
Menurut Hedy, pihak ESDM telah meminta agar penanganan jalan rusak, perbaikannya diambil alih oleh sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar jalan nasional tersebut. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan.
"Itu kan mau dipindahkan sama perusahaan tambang. Perusahaan tambang tunggu izin dari ESDM. Masih tunggu itu saja," tegasnya.
Baca Juga: Ruwet Km 171 Tanah Bumbu: MJAB Ogah Dicap Biang Kerok!
Saat ditanya, soal kejelasan rekomendasi tersebut, Hedy mengungkapkan, "Belum tahu kapan bisa terealisasi. Kita masih tunggu itu saja. Bolanya di sana."
Sebagai informasi, jalan nasional yang longsor di Km 171 Tanah bumbu, Kalsel tak kunjung diperbaiki. Padahal, per 29 September ini usia kerusakannya sudah setahun.
Kabarnya, PT Arutmin Indonesia mengalami kendala di lapangan. Begitu pengakuan Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail Alaydrus kepada bakabar.com pada Kamis (21/9).
Hal itu terungkap setelah ia berkoordinasi dengan manajemen Arutmin pada Rabu (20/9). Kendala pertama, yakni jalur distribusi material perbaikan. Arutmin ingin menggunakan jalan milik pemerintah daerah yang digunakan sebagai akses alternatif saat ini.
Baca Juga: DPR Desak KESDM Cabut Izin Usaha Arutmin Imbas Tragedi KM 171!
Permintaan itu jelas tak disetujui PUPR. Lantaran jalan alternatif tersebut adalah akses vital yang digunakan oleh warga. Apalagi saat ini sedang dalam pengerasan untuk diaspal.
Dengan alasan bahwa jalan tersebut merupakan yang paling terdekat untuk mengangkut material. Hanya saja Kementerian PUPR tidak mengizinkan karena jalur alternatif tersebut merupakan jalan pemda.
Untuk itu, DPRD Tanah Bumbu meminta agar Arutmin mengkaji ulang skema perbaikan Km 171, utamanya untuk mencari jalan alternatif lainnya.
