bakabar.com, JAKARTA - Sejumlah massa aksi dari Partai Buruh menggeruduk gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dan mendesak Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk mundur.
Hal ini disampaikan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat berorasi di depan Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (10/3).
Baca Juga: DJP Akui Ada Enam Perusahaan yang Terlibat Kasus Rafael Alun
Ia mengecam gaya hidup mewah yang terungkap ke hadapan publik, terutama kepemilikan harta kekayaan yang tak wajar para pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu.
Terlebih diperparah dengan laporan adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu yang mencapai Rp300 triliun.
Baca Juga: Banyak Pejabat DJP Terafiliasi Rafael, Kemenkeu: Belum Ada Bukti
“Buruh ini bekerja capek-capek, kerja siang malam, kita bayar pajak, mereka (pejabat Kemenkeu) malah pamer Moge bodong, pamer Rubicon, Dirjen Pajak harus mundur, setuju?" sahut Iqbal.
"Setuju!," jawab massa buruh.
Kemudian Partai Buruh juga mendesak para pejabat yang tersandung harta kekayaan yang tak wajar dan mencurigakan untuk diaudit dan diusut secara pidana.
Maka urgensi tim pencari fakta (TPF) yang dipimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus optimal dalam menelusuri dan menguak transaksi mencurigakan di antara para pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu.
“Presiden harus turun tangan, semua kekayaan pejabat harus diaudit forensik, mereka pamer kekayaan diatas derita para buruh, pejabat-pejabat itu telah menghianati rakyat, membuat rakyat kecewa dan marah," imbuh Iqbal.
Baca Juga: Khawatir Ada yang Bersih-Bersih, KPK Diminta Gercep Dalam Kasus Rafael Alun
"Di saat upah buruh murah akibat Omnibuslaw Cipta Kerja, kami susah cari sandang pangan, para petani makin sulit karena impor beras, pejebat malah pamer dan berfoya-foya, itu namanya kurang ajar!," pekik Iqbal.
Lebih lanjut massa aksi juga mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencopot seluruh pejabat Kemenkeu yang terbukti merangkap jabatan sebagai komisaris di sejumlah BUMN.
“Kami mendesak Menkeu Sri Mulyani mencopot seluruh pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN. Ini jelas tidak adil,” ungkapnya.
Mereka juga meminta audit forensik penerimaan pajak di Ditjen Pajak, dan mendorong segera dibentuk Undang-undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Kekayaan Pejabat Negara.
Partai Buruh berkolaborasi dengan Organisasi Buruh lainnya akan melakukan aksi lebih besar lagi pada tanggal 14 Maret di Gedung DPR RI, saat bersamaan dengan agenda Sidang Paripurna RI.
"14 Maret besok, kita berkumpul lagi kawan-kawan, kita lakukan aksi lebih besar lagi di DPR, kita bersatu melawan kesewenang-wenangan para pejabat di negeri ini," pungkasnya.
