bakabar.com, JAKARTA - Ekspor gelap 5,1 juta ton nikel Kalsel ke China masih buram. Disebut ilegal, faktanya belum jelas. Lantas, dari mana sumber mineral bernilai ribuan triliun itu?
Perlu diketahui. Di Kalsel tak ada tambang nikel. Begitupun pengolahannya. Fakta itu memicu tanya publik.
Guru Besar Teknik Kimia Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muthia Elma punya dugaan sendiri. Bisa saja nikel yang dimaksud adalah bahan baku. Didapat dari kandungan besi.
Baca Juga: ESDM Skeptis! Kiriman Besi SILO ke China Ekspor Gelap Nikel
Baca Juga: Luhut Belum Mau Ungkap Dalang Ekspor Gelap Nikel Kalsel!
Ia lantas menyebut Kotabaru. Salah satu kabupaten di Kalsel yang kaya kandungan besi.
"Kandungan besi di Kotabaru memang jelas ada," ungkapnya kepada bakabar.com, Kamis (14/9).
Faktanya, di Kalsel memang ada pertambangan bijih besi. Setidaknya di Kotabaru juga pernah beroperasi.
Baca Juga: Marves Ciut Ungkap Dalang Ekspor Nikel Ilegal Kalsel!
Di bagian ini, Muthia coba menjelaskan. Bahwa besi dan nikel memang tercampur di dalam tanah. Artinya satu klaster pertambangan.
Secara kasat mata, besi dan nikel bisa dibedakan. Ia membandingkan seperti tanah dan pasir. Namun untuk memisahkan, butuh proses.
"Di alam memang bisa tercampur. Prosesnya diberi reaksi kimia dulu. Baru nanti diambil mana besi, mana nikel," terangnya.
Jangan-Jangan Dicampur Bijih Besi!
Jika menengok data Kementerian ESDM, Kalsel kaya kandungan bijih besi. Angkanya fantastis. Mencapai 50 miliar ton. Terbesar ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
Di sini potensi tambang bijih besi terdapat di 11 titik. Membentang 12 kilometer dari Tanjung ke arah timur laut ibukota kabupaten, Pelaihari.
Kemudian dari Gunung Batu Kora (10 kilometer timur laut Pelaihari). Lalu di Jajakan, Saranggalang, Takisung, Gunung Tembaga, Gunung Melati, Koratain Riam Pinang, Gunung Ulin dan Desa Panggung.
Baca Juga: DPR Minta Polri Tindak Ekspor Nikel Ilegal dari Kalsel ke China!
Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Tanah Bumbu. Tentu saja juga dekat dengan Kotabaru.
Mengacu fakta tersebut, Muthia menduga potensi besar nikel itu berada di Tanah Bumbu. Kebetulan, di sana juga sedang dibangun smelter. "Ada (nikel) deposit di sana," ucapnya.
Bisa saja eksportir gelap itu menyelundupkan bahan baku nikel. Dengan mencampurkannya dengan bijih besi.
Baca Juga: Ekspor Gelap Nikel Kalsel Bikin Tekor Ribuan Triliun!
"Berarti itu langsung digali. Karena belum ada proses. Mungkin proses pemisahannya di China," jelasnya.
Bisa juga, eksportir gelap itu menyelundupkan bahan baku nikelnya. Yang mana sekaligus mengambil kandungan besi. "Bisa jadi itu ekspor ilegal besi sekaligus nikel," duganya.
Dugaan itu masuk akal. Apalagi Kementerian ESDM juga sempat membeberkan bahwa Kalsel adalah gudang bahan baku bagi beberapa kawasan industri besar pengolah nikel. Seperti Kalimantan Utara dan Molowari.
Baca Desakan Senayan di Halaman Berikutnya:
Ekspor gelap nikel dari Kalsel ke China ini juga digunjingi Senayan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno berjanji bakal segera membentuk panitia kerja (panja). Khusus kasus ini.
"Dalam beberapa kesempatan sudah saya sampaikan, masalah ini harus diusut tuntas," kata Eddy kepada bakabar.com di Jakarta, Senin (11/9).
Di sini, ESDM juga dapat desakan untuk terus mengusut fakta ekspor gelap nikel itu. Jangan sampai dibiarkan.
Baca Juga: DPR Minta Polri Tindak Ekspor Nikel Ilegal dari Kalsel ke China!
Intinya, mesti action. Kata Eddy Soeparno, Komisi VII menanti laporan penelusuran ESDM. Sehingga bisa dibahas bersama untuk melakukan tindakan.
"Kami akan meminta kepada kementerian ESDM untuk segera menurunkan tim untuk memeriksa dan memberikan laporannya," ucapnya kepada bakabar.com, Senin (11/9).
Lagi pula, ekspor gelap nikel ini tak bisa diabaikan. Terlalu banyak kerugian jika benar ada penggelapan. Pendapatan negara digerogoti.
Baca Juga: DPR Desak KemenESDM Terjun Usut Ekspor Nikel Ilegal Kalsel ke Cina
"Ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius. Karena ini artinya ada kehilangan pendapatan negara yang besar," katanya.
Di sisi lain, juga ada indikasi pelanggaran terhadap larangan ekspor nikel yang belum diproses. Maka harus ditindak tegas.
Karena itu, Komisi VII berkomitmen membentuk panja untuk mengusut kejelasan ekspor nikel tersebut.
