bakabar.com, JAKARTA - Akademisi University of South Australia, Fiona Suwana mencermati dunia digital di Indonesia saat ini menunjukan perkembangan yang pesat. Di sisi lain, kualitas demokrasi justru mengalami penurunan akibat aksi peretasan baik di portal laman hingga akun media sosial.
Hal tersebut juga diperkuat dari indeks demokrasi di Indonesia yang menurutnya mengalami penurunan pada 2023. Faktor tingginya serangan digital dinilainya menjadi penyebab utama.
"Bagaimana sebagai Civil Society melakukan Engagement ternyata aktivis yang ada mendapatkan serangan dalam sosial media," katanya Sabtu (16/12).
Baca Juga: Waduh! Ternyata Politik Dinasti Tumbuh Subur di Negara Demokrasi
Fiona menerangkan serangan digital tidak hanya menyerang akun media sosial aktivis, melainkan juga berimbas pada serangan psikologis. Kondisi tersebut akan turut memengaruhi mental dan berujung semakin surutnya aktivisme.
Meski begitu, masyarakat sipil perlu tetap menggunakan platform media sosial dalam agenda yang akan diusungnya. Cara tersebut efektif saat ramai aktivisme di dunia media sosial mengenai SaveKPK dan ForBALI.
"Kalau kita lihat SaveKPK dan ForBALI kegunaan sosial media bisa dilakukan untuk memberi informasi yang akurat dan juga melawan pagenews, menarik Indonesia secara civil society sebagai media yang lebih cepat dan masif," terangnya.
Baca Juga: Kekuatan Oligarki Setir Penuntasan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Selain tetap mengonsolidasikan diri, masyarakat sipil juga perlu mengubah strategi dalam setiap mengusung agenda perubahan di media sosialnya. Khususnya, saat proses produksi konten media sosial.
Pertama, konten yang dibuat perlu memuat berisi mengenai narasi atau storytelling. Sebab, narasi akan mendekatkan emosional kepada khalayak yang sedang menikmati konten tersebut. Termasuk penggunaan taggar yang tepat guna yakni sesuai dengan situasi yang dihadapi.
Kedua, konten yang dibuat haruslah memiliki visi agenda perubahan. Sebab, aktivisme masyarakat sipil perlu.
Baca Juga: Langkah Abu-abu 3 Capres soal Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua
Selanjutnya ketiga, meski penggunaan digital media di lingkungan komunitas saat ini masih terpecah belah dengan agenda masing-masing, komunitas perlu terus memperkuat kapasitas dan memanfaatkan media sosial tidak hanya sebatas untuk komunikasi.
Sedangkan terakhir, perlunya melakukan kolaborasi baik yang melibatkan akademisi, industri, jurnalis, ahli kesehatan, sekolah, universitas, bahkan hingga ke polisi dan pemerintah.
"Masyarakat sipil di Indonesia harus didukung mengenai digital right. Bagaimana mereka memiliki kapasitas dan memiliki literasi digital untuk mendukung agenda narasi," pungkasnya.
