bakabar.com, JAKARTA - KPK tengah menakar sanksi PT Sebuku Iron Lateriric Ores (SILO). Mereka mencari bukti ekspor gelap nikel ilegal Kalsel ke China dari perusahaan itu.
Ini adalah reaksi atas pernyataan Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Ia berasumsi ekspor bijih besi SILO itu adalah penggelapan nikel.
"Saat ini masih kami dalami. Sebetulnya apa yang dibawa, bagaimana prosesnya," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada bakabar.com, Senin (18/9) malam.
Baca Juga: Akhirnya! SILO Respons Isu Ekspor Gelap Nikel Kalsel
KPK mengeklaim mengutamakan pencegahan dan penindakan. Artinya tak bisa buru-buru dalam menangani kasus ini.
"Jika misal dikatakan sebenarnya yang diekspor itu besi, atau nikel, atau besi campur nikel atau malah nikel campur besi, ya berbeda dong," ucapnya.
Asep tegas. Mereka masih butuh detail kronologis soal ekspor itu. Juga seberapa banyak nikel yang tercampur di besi atau sebaliknya.
Setidaknya, itulah yang masih dicermati KPK hingga saat ini. Karena itu, mereka belum bisa menyangkakan ekspor tersebut adalah pelanggaran hukum.
Sekalipun negara dibuat merugi. Setidaknya Rp14 miliar. Kata Asep, KPK masih menakar. Apakah kerugian itu perbuatan melawan hukum atau bukan.
"Atau kerugian itu bukan karena perbuatan melawan hukum. Misal kesalahan administratif atau murni trading bisnis. Itu harus kami dalami," paparnya.
Jika memang ada pidana dalam ekspor itu, ia memastikan KPK bakal menindak.
Baca Juga: Ekspor Gelap Nikel Kalsel ke China, Mustahil SILO Tak Bisa Bedakan!
"Kemudian setelah kami temukan pidana korupsinya, kami lihat apa yang menyebabkan kerugian negara ini," imbunya.
Saat ini, KPK masih dalam melihat data-data pendukung. Seperti surat-surat ekspor PT SILO. Bisa saja yang dikirim itu adalah nikel. Namun diakui besi.
"Sehingga pajak ke negara malah besi padahal harusnya nikel yang pajaknya lebih besar. Begitu pula jika tercampur. Jadi harus tau detail dulu," pungkasnya.
