bakabar.com, JAKARTA - Presiden Jokowi menyebut masih enggan mengambil insiatif untuk mengajukan revisi undang-undang nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer buntut seteru kasus korupsi Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
"Belum sampai ke sana," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (8/8).
Baca Juga: Buntut Kasus Kabasarnas, Mahfud MD Pikir-pikir Revisi UU Peradilan Militer
Wacana revisi UU Peradilan Militer mengemuka setelah kisruh KPK Vs TNI yang beradu pengaruh dalam penanganan kasus korupsi Kabasarnas.
Meskipun Kabasarnas Henri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah mendekam di Rutan Puspom Angkatan Laut, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Baca Juga: Eks Kabais: Ancaman Teror di KPK Bukan Intervensi Hukum Tersangka Kabasarnas
Sebelumnya Menkopolhukam RI, Mahfud MD menyebut akan mempertimbangkan revisi Undang-undang nomor 31/1997 tentang Peradilan Militer buntut sengkarut korupsi Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca Juga: Firli Sambangi Rumah Panglima TNI Bahas Korupsi Kabasarnas
"Ya kita catat. Kita catat dulu untuk dipertimbangkan," kata Mahfud, Rabu (2/8).
"Nanti kita agendakan, kan sudah ada di prolegnas (program legislasi nasional) ya, di prolegnas jangka panjang," ujarnya.
Namun Mahfud sepakat revisi UU tentang peradilan militer perlu segera dibahas.
"Nanti lah kita bisa bicarakan, kapan prioritas dimasukkan. Saya sependapat itu perlu segera dibahas," jelasnya.
