bakabar.com, JAKARTA - Para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Head of Center Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra P.G. Talattov mengungkap persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia terus menunjukan tren positif.
Tercatat dalam 3 periode terakhir kemiskinan ekstrem di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada Maret 2022 angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen, disusul September 2022 sebesar 1,74 persen dan Maret 2023 sebesar 1,12 persen.
"Kemiskinan ektrem parameternya pengeluaran individu sebesar Rp10.739 orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan," kata dalam Diskusi Publik Mengurai Gagasan Cawapres Mengenai Isu Pembangunan Berkelanjutan: Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Kamis (18/1).
Baca Juga: 3 Negara ASEAN Ini Kalahkan Tren Positif SDGs Indonesia
Menyikapi persoalan kemiskinan ekstrem tersebut, pemerintah sempat mengeluarkan Inpres No.4 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Melalui kebijakan tersebut pemerintah ingin menekan kemiskinan ekstrem hinga nol persen. Caranya, melalui peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.
Namun hingga kini sebanyak 18 provinsi memiliki angka kemiskinan di bawah 1 persen. Sedangkan 14 provinsi lainnya memiliki tingkat kemiskinan dengan angka berkisar 1-5 persen.
"Masih ada 2 provinsi dengan angka kemiskinan lebih dari 5 persen," ungkapnya.
Baca Juga: Pembangunan Berkelanjutan Tak Menjadi Topik Familiar bagi Capres-Cawapres
Di sisi lain, kata Abra, persentase penduduk miskin berdasarkan wilayah (perkotaan-pedesaan) terjadi secara fluktuatif.
Data per September 2021 persentase penduduk miskin sebesar 9,71 persen, Maret 2022 sebesar 9,54 persen, September 2022 sebesar 9,57 persen, dan Maret 2023 sebesar 9,36 persen.
"Persentase penduduk miskin pedesaan konsisten di angka 12 persen dalam empat periode tersebut," bebernya.
Baca Juga: Prabowo Ingin Tingkatkan Belanja Negara, CORE: Bukan Soal Keberanian!
Abra mengungkap pemerintah tengah serius menekan angka kemiskinan. Salah satunya dengan mengalokasikan dana desa. Meski begitu, angka kemiskinan di pedesaan belum ada perbaikan secara signifikan.
"Ini perlu kejelasan strategi yang ditawarkan masing-masing kandidat untuk menurunkan angka kemiskinan tidak hanya secara nasional tapi juga khususnya di wilayah pedesaan," katanya.
Sementara itu, persentase kemiskinan berdasarkan wilayah per Maret 2023 wilayah Maluku dan Papua merupakan wilayah dengan angka kemiskinan terbesar yakni sebesar 19,68 persen.
Baca Juga: Target Bauran EBT 2025 Direvisi Jadi 17-19 Persen
Disusul Bali dan Nusra dengan angka kemiskinan sebesar 13,29 persen. Lalu Sulawesi dengan angka kemiskinan sebesar 10,08 persen.
Adapun 3 wilayah lainnya memiliki angka kemiskinan di bawah dua digit. Sumatera memiliki angka kemiskinan 9,27 persen, Jawa 8,79 persen, Kalimantan 5,67 persen.
"Tentu dari target variatif masing-masiing kandidat juga perlu dielaborasi apa saja program yang digunakan masing-masing kandidat untuk menurunkan angka kemiskinan," pungkasnya.
