bakabar.com, JAKARTA - Sejumlah peristiwa hukum terungkap dan menarik perhatian publik. Mulai dari temuan PPATK soal dana Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke partai politik hingga langkah KPK yang bakal mengusut DAS Ampal Balikpapan.
Berikut peristiwa hukum dalam sepekan:
1. PPATK Temukan Rp1 Triliun Hasil Kejahatan Mengalir ke Parpol
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke sejumlah partai politik.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu, beberapa waktu yang lalu.
"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik," kata Ivan, Selasa (8/8).
2. KPK Buka Kasus Baru di Basarnas, Sudah Ada Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini kembali membuka penyidikan baru kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara di lembaga Basarnas RI.
Kasus ini diungkap KPK berbeda dengan yang menjerat Kabasarnas RI periode 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi.
"Selain KPK sedang melakukan proses penyidikan dugaan suapnya, kami juga sedang mengadakan penyidikan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun 2012-2018 yaitu terkait pengadaan truk angkut personel tahun 2014," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/8).
3. Kabasarnas Akui Terima Uang Korupsi Proyek Pengadaan Barang
Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi mengakui menerima uang hasil korupsi dari sejumlah lelang proyek pengadaan barang di Basarnas.
Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat memeriksa Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto di Mako Puspom TNI pada Rabu (9/8) kemarin.
"Informasi dari teman-teman yang melakukan pemeriksaan keduanya kooperatif mengakui adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dari pihak swasta terkait dengan lelang proyek di Basarnas dimaksud," kata Ali di Jakarta, Jumat (11/8).
4. KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Megaproyek DAS Balikpapan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti laporan terkait dugaan rasuah megaproyek pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, Balikpapan.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut pihaknya akan mengecek kembali laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) soal kemelut dalam megaproyek DAS Ampal.
"Nanti kami cek dulu ya, karena kami berdasarkan informasi faktual di KPK, pasti kami tindak lanjuti nanti baik dari tindakannya penyidikan penyelidikan dan pencegahan," kata Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/8).
5. KPK Akui Masih Gagal Memburu Harun Masiku
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui masih gagal memburu buronan korupsi yang juga politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku.
Terlebih Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mengendus keberadaan Harun Masiku di Indonesia, namun KPK tak kunjung mampu menangkap.
"Informasi terakhir itu tentu nanti ke depan kami fokuskan pencarian di dalam negeri kalau memang betul bahwa yang bersangkutan kemudian telah melintas ke dalam negeri," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat (11/8).
