bakabar.com, JAKARTA - Sejumlah pemberitaan ekonomi-bisnis (ekbis) dalam sepekan terakhir cukup beragam. Topik mengenai ledakan smelter menjadi perhatian utama.
Berdasarkan rangkuman redaksi bakabar.com, konsistensi menelusuri akar penyebab ledakan smelter menjadi fokus redaksi selama seminggu terakhir. Bahkan, minggu-minggu sebelumnya.
Hasilnya cukup beragam. Pelanggaran HAM hingga standar upah pekerja yang jauh dari kata layak kami ungkap dari sederet reportase yang kami himpun dalam seminggu terakhir ini. Berikut ulasan berita terpopuler:
1. Potret Buram Sistem Pengupahan Pekerja Smelter di PT IMIP Morowali
Ketua Umum Serikat Pekerja Indonesia Sejahterta (SPIS) PT IMIP, Katsaing menyatakan upah pokok para buruh di Morowali mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.
Sebelumnya, para pekerja di kawasan PT IMIP itu digaji sesuai dengan upah sektoral yang telah diatur, yakni sebesar Rp3,6 juta.
Setelah UU Cipta Kerja diberlakukan, upah sektoral dihapuskan tanpa adanya perlindungan hukum bagi pekerja terkait upah.
2. Pemerintah Abai hingga Sederet Pelanggaran HAM di Industri Smelter
Lembaga Bantuan Hukum Makassar mengungkap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di kawasan pertambangan, khususnya di area PT IMIP bukanlah hal baru.
Pasalnya, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan merupakan imbas dari pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu yang menyebabkan melanggengnya pelanggaran ham di kawasan industri smelter di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Padahal fungsi pemerintah adalah memberikan pekerjaan yang aman sebagai bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia," kata Direktur LBH Makassar, Muhammad Haedir kepada bakabar.com, Kamis (4/1).
3. Sisi Gelap Transparansi Upah Pekerja di Morowali
Ketua Umum Serikat Pekerja Indonesia Sejahterta (SPIS) PT IMIP, Katsaing mengungkap mayoritas perusahan smelter di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak transparan.
Minimnya transparansi tersebut spesifik mengenai data upah pekerja yang tidak sesuai. Bahkan, hal itu juga sudah terendus oleh pihak BPJS.
"BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kan kemarin sempat sharing ke kami. Bahwa upah yang didaftarkan Pengusaha tidak sesuai dengan upah yang ada," kata dia kepada bakabar.com, Jumat (5/1).
4. Faskes Ala Kadarnya, Pekerja Smelter di Morowali Terancam Debu Tambang
Ketua Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM-KPBI), Afdhal Amien mengungkap persoalan beruntun yang dihadapi pekerja di kawasan industri PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah tidak hanya berkutat pada persoalan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
Debu tambang, kata Afdhal, juga mengancam kesehatan para pekerja. Pasalnya, lokasi perusahaan dan tempat tinggal pekerja berada pada letak yang dekat.
Sehingga, para pekerja mengalami ancaman polusi berganda. Yakni saat bekerja di industri smelter, juga saat tinggal di pemukimannya.
Baca selengkapnya..
5. Pertemuan Bilateral China-Indonesia Minim Bahas K3 Smelter
Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai pemerintah China dan Indonesia tidak memiliki komitmen secara serius soal penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
Direktur Studi China-Indonesia CELIOS M Zulfikar Rakhmat mengungkapkan topik mengenai K3 tidak pernah disentuh dalam pertemuan bilateral kedua negara tersebut.
"Sebenarnya dua-duanya kurang soal pengawasan. Karena ini sudah berulang kali terjadi. China lengah karena Indonesia-nya lengah," ujarnya kepada bakabar.com, dikutip Kamis (29/12).
6. Smelter Terbakar, DPR Minta Kementerian Laksanakan Perintah Jokowi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta perusahaan yang mengoperasikan smelter memperketat pengawasan. Hal ini disampaikan Jokowi setelah peristiwa ledakan yang terjadi di smelter PT ITSS, Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Merespons hal itu, Wakil Ketua VII DPR RI Eddy Soeparno meminta kementerian terkait segera melaksanakan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap seluruh perusahaan smelter yang beroperasi di Indonesia.
"Pesan Presiden Jokowi jelas bahwa keselamatan kerja harus dinomorsatukan. Kejadian kebakaran berturut-turut di 2 pabrik smelter ini menunjukkan aspek pengawasan harus diperketat," katanya kepada bakabar.com, Senin (1/1).
7. Bos PT IMIP Bungkam soal Kecelakaan Kerja di Smelter ITSS Morowali
Chief Executive Officer (CEO) PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus menolak memberikan komentar terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di Morowali. Tepatnya di PT ITSS pada Minggu (24/12/2023).
"Semua info dengan siaran pers. Tidak ada opini," katanya kepada bakabar.com, Senin (1/1)
Menurutnya, penjelasan siaran pers sudah cukup. Sementara, dia enggan merespons isu miring yang menerpa kawasan tambangnya, perihal kecelakaan kerja yang masif terjadi.
