bakabar.com, MEDAN - Kartu kuning yang diberikan UNESCO ke Toba Caldera Global Geopark harus ditanggapi serius oleh semua pihak.
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI dari Komisi 10 Sofyan Tan menanggapi status Toba Caldera Global Geopark yang saat ini terancam dicabut.
Menurut Sofyan Tan, selain pemerintah kabupaten/kota di kawasan Danau Toba dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), hingga pemerintah pusat juga perlu turun tangan menuntaskan persoalan ini.
"Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, gubernur maupun kabupaten kota. Yang beririsan dengan hal itu. Termasuk pemerintah pusat," ujar anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumut 1 dalam keterangannya kepada bakabar.com, Sabtu (16/9).
Baca Juga: Kartu Kuning, Pengurus TCUGGp Tak Bisa Jawab Pertanyaan Asesor UNESCO
Pemerintah pusat yang dimaksud turut menuntaskan persoalan tersebut di antaranya Kementerian Pariwisata atau Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Selain itu, kementerian yang perlu terlibat adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, khususnya Dirjen Kebudayaan.
Ia menyayangkan UNESCO mencabut status Global Geopark yang sebelumnya disematkan ke Caldera Toba. Penyematan status tersebut menurutnya tidak mudah. Terlebih juga bukan pekerjaan mudah untuk mendapatkan status tersebut.
"Bicara tentang caldera, kita kan untuk nembus diakui UNESCO kan bukanlah waktu yang singkat dan hal yang gampang. Ini lewat berbagai penelitian, berbagai lobi, fakta-fakta yang disampaikan," jelas Sofyan Tan.
Ditegaskannya, bahwa selama ini pihak-pihak pemangku kepentingan dan juga Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP TCUGGp) Provinsi Sumut terlalu terlena dengan euforia. Sehingga agenda dari UNESCO belum berjalan.
"Tentunya ada agenda yang disusun yang diberikan oleh UNESCO, bahwa setelah berdiri maunya ini ini ini. Kita itukan hanya euforia, suruh dukung, begitu terpilih agendanya tidak dilaksanakan. Berartikan kalau agenda tidak dilaksanakan, kita gak serius untuk menjadikan Geopark itu," tegas Sofyan Tan.
Baca Juga: Kartu Kuning Toba Caldera Global Geopark, Bukti Pengelola Minus Aksi
"Nah ini kan pengakuan internasional, dari lembaga yang kredibel yang memang mengurusi hal ini. Ini serius lho," imbuhnya.
Ia pun menyoroti kinerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang harusnya juga punya andil untuk membenahi hal yang berhubungan dengan Geopark. BPODT, lanjutnya, harusnya menjadi penghubung ke kementerian terkait dengan Kaldera Toba Geopark.
"Badan Otorita Danau Toba itu bukan sekedar menarik investasi. Tapi juga harus membenahi hal-hal yang berhubungan dengan dengan geopark. Harusnya dia bisa berhubungan dengan Dirjen Kebudayaan. Dana cukup banyak di situ. Tinggal bagaimana agenda yang diserahkan ke UNESCO itu berjalan," kata Sofyan Tan.
Baca Juga: Danau Toba Semakin Diperhatikan, Asita Dukung Kerja Pemerintah
"Kita sekarang ini terlalu banyak seremonial. Begitu assesmen tidak ada yg dilakukan. Kita lebih suka yang fisik, bangun museumnya, isinya, tapi setelah itu tidak dirawat. Karena kita tidak dahulukan SDMnya. Kalau SDMnya bagus, punya kreatifitas yang tinggi untuk memunculkan program, bisa cari uang sendiri malah," timpalnya.
Dirinya pun menyarankan agar persoalan kartu kuning dari UNESCO ini harus disikapi dengan sangat serius. Baik itu pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat.
