bakabar.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta daerah untuk merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat dan pembangunan dapat segera berjalan.
"Kementerian Dalam Negeri terus berharap agar APBD bisa direalisasikan dengan cepat sejak awal tahun dan juga besar realisasinya agar APBD itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan pembangunan bisa berjalan," kata Agus dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali dan Nusa Tenggara secara virtual di Jakarta, Rabu.
Ia menuturkan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting dilakukan agar bisa beredar di masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
"Uang APBD itu lebih dari Rp1.200 triliun saat ini. Kalau itu beredar di awal tahun, ini akan mendorong daya beli masyarakat kemudian akan juga meningkatkan daya beli masyarakat dan ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi di masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: DPRD DKI Dukung Formula E 2024 Tak Dibiayai APBD
APBD juga perlu direalisasikan secepatnya agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan sejak awal tahun, bukan dari pertengahan tahun atau di akhir tahun.
"Kalau pembangunan dilakukan sejak awal tahun maka masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan negara, dan masyarakat tahu bahwa negara melakukan pembangunan, daerah melakukan pembangunan sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Kalau tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi, maka partisipasi masyarakat juga akan semakin tinggi," tuturnya.
Realisasi APBD perlu dilaksanakan sejak awal tahun agar pelayanan publik dilakukan di sepanjang tahun sehingga masyarakat akan semakin yakin kepada pemerintah dan semakin merasakan bahwa pemerintah bekerja.
"Kalau pelayanan publik dilakukan di akhir tahun karena lelang terlambat misalnya maka masyarakat hanya bisa merasakan pembangunan itu hanya di akhir-akhir tahun," ujarnya.
Baca Juga: APBD DKI Jakarta 2022 Meningkat Gegara Covid-19
Selain itu, Agus menjelaskan APBD juga perlu direalisasikan sejak awal tahun agar kesejahteraan masyarakat meningkat. "Pembangunan yang meningkat, pelayanan publik meningkat daya beli masyarakat meningkat, ini sudah pasti akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Di samping itu, realisasi APBD dilaksanakan sejak awal tahun juga akan berdampak terhadap peningkatan daya saing daerah sehingga investor akan datang berinvestasi, dan pada gilirannya akan menggerakkan roda ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Mari kita dorong realisasi APBD sejak awal tahun agar tujuan yang kita tetapkan bisa tercapai. Kalau APBD tidak terserap maka sebagian besar tujuan yang sudah kita tetapkan sudah pasti tidak tercapai karena tidak terlaksananya program," ujarnya.
Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Ketuk Palu APBD 2023 Sebesar Rp83,78 Triliun
Adapun lima cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yakni melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan, melaksanakan ekstensifikasi dengan memperluas atau menggali sumber-sumber pendapatan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang namun belum tergali, melakukan digitalisasi pemerintahan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta melakukan inovasi-inovasi.
"Dengan lima langkah yang dilakukan ini mudah-mudahan pendapatan daerah bisa meningkat, biaya pembangunan bisa meningkat sehingga pembangunan dan pelayanan publik bisa dilakukan, dan kesejahteraan rakyat juga meningkat," katanya.
