bakabar.com, MARTAPURA –Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, para gubernur, bupati, dan wali kota se Indonesia secara daring, Senin (28/4/2025) siang.
Bupati Saidi mengikuti rapat tersebut dari Command Center Manis kantor Pemkab Banjar. Dia didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Erny Wahdini, Inspektur Riza Dauly dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Syahrialludin.
Turut hadir pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Nashrullah Shadiq serta Kabag Pemerintahan Setda Agus Hidayat.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian yang diwakili Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, memaparkan sejumlah isu strategis terkait pemerintahan daerah.
Beberapa poin yang dibahas, antara lain penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, juga bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perusahaan daerah (Perusda) serta pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah.
Melansir rsb.banjarkab.go.id, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, sebagai bentuk pengawasan, Komisi II ingin melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Antara lain bagaimana posisi APBD termasuk di dalamnya posisi dana pusat ke daerah, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainnya. Selain itu juga ingin melihat kemandirian sistem fiskal yang terjadi di provinsi, kabupaten dan kota.
“Komisi II DPR sangat konsen dalam periode ini melakukan pengawasan terhadap dana tranfer pusat ke daerah. Pertemuan perdana kita hari ini menjadi penting untuk kita bertukar informasi dan sama-sama mencocokkan data yang satu dengan yang lain,” ujarnya.(*)
