Kejaksaan Negeri Tapin resmi menahan tersangka SR (41) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang.
Polres Tapin mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang.
Polres Balangan menetapkan Kepala Desa Bihara Hilir berinisial MS sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan tersebut dilakukan oleh Satuan Reser
Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Balangan Tahun 2025
Ranperda APBD 2026 resmi disahkan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II persetujuan bersama DPRD dan Pemkab HSS.
DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum setiap Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Bupati Barito Utara, Shalahuddin secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barito Utara Tahun A
Banggar DPRD Kabupaten HSS dan TAPD telah menyepakati Ranperda APBD 2026 Rp 1,9 Triliun.
Banggar DPRD Kabupaten HSS bersama TAPD menggelar rapat pembahasan Ranperda APBD Tahun 2026.
Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama mitra kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara menyatakan dukungan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun memberikan sejumlah cata
Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara menyatakan siap membahas Raperda Perubahan APBD 2025 dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin (22/9/2025)
Kejaksaan Negeri Tapin resmi menahan tersangka SR (41) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang.
Polres Tapin mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang.
Polres Balangan menetapkan Kepala Desa Bihara Hilir berinisial MS sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan tersebut dilakukan oleh Satuan Reser
Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Balangan Tahun 2025
Ranperda APBD 2026 resmi disahkan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II persetujuan bersama DPRD dan Pemkab HSS.
DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum setiap Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Bupati Barito Utara, Shalahuddin secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barito Utara Tahun A
Banggar DPRD Kabupaten HSS dan TAPD telah menyepakati Ranperda APBD 2026 Rp 1,9 Triliun.
Banggar DPRD Kabupaten HSS bersama TAPD menggelar rapat pembahasan Ranperda APBD Tahun 2026.
Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama mitra kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara menyatakan dukungan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun memberikan sejumlah cata
Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara menyatakan siap membahas Raperda Perubahan APBD 2025 dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin (22/9/2025)
