bakabar.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi terkait petisi tentang "Kembalikan WFH Sebab Jalanan Lebih Macet, Polusi, dan Bikin Tidak Produktif" di laman change.org.
Menurutnya, dengan dicabutnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi alasan tidak ada rencana untuk Work From Home (WFH).
Dia pun menyerahkan kebijakan WFH atau bekerja dari rumah kepada masing-masing perkantoran. Terutama ketika Jakarta dikepung banjir.
"Kan PPKM sudah dicabut. Tidak ada (aturan rinci soal WFH). Imbauan saja ketika cuaca ekstrem melanda. Silakan masing-masing klaster (banjir dan macet), silakan saja ambil kebijakan WFH masing-masing," kata Heru di Balai Kota DKI, Kamis (5/1).
Baca Juga: Polda Metro Jaya Siapkan Strategi Urai Kemacetan di Jakarta
Seperti diberitakan sebelumnya, petisi soal macet Jakarta tersebut dibuat oleh karyawan bernama Riwaty Sidabutar melalui laman dan telah ditandatangani ribuan orang.
Riwaty mengaku Work From Office (WFO) tidak menjamin lebih produktif. Dikarenakan lelahnya dalam perjalanan yang macet, ia menilai lebih merasa nyaman kalau bekerja dari rumah.
"WFO juga belum tentu membuat kita lebih produktif. Karena lamanya perjalanan, saya malah jadi lebih lelah, dan hasil pekerjaan tidak sebagus ketika saya bekerja dari rumah. Di rumah, saya merasa lebih percaya diri, lebih aman, dan juga merasa lebih nyaman," kata Riwaty dalam keterangan tertulis di laman change.org, Kamis (5/1).
Baca Juga: APBD DKI Jakarta 2022 Meningkat Gegara Covid-19
Selain itu, Riwaty mengatakan bahwa dirinya stres saat menuju perjalanan ke kantor karena macet.
"Ketika harus ke kantor rasanya malah bikin tambah stress. Saya, misalnya, harus menempih 20 KILOMETER buat ke kantor yang berarti setiap hari untuk pulang pergi harus saya tempuh 40KM. Belum lagi kalau hujan. Bisa-bisa, saya terjebak kemacetan lama sekali, satu jam bahkan menggunakan sepeda motor," ujarnya.
