bakabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons debat perdana calon presiden, yang membahas hak asasi manusia (HAM).
Baginya dalam debat tersebut, ketiga calon presiden belum menunjukan komitmen serius mereka dalam menangani kasus-kasus HAM di Indonesia.
“Kita lihat semua kandidat capres berjanji menegakkan hak asasi manusia. Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (13/12).
Baca Juga: PKB Klaim Anies Baswedan Terbaik dalam Debat
Usman mengungkap seharusnya ada pernyataan yang langsung menyentuh persoalan HAM, seperti masalah kekerasan yang terjadi di Papua.
“Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua. Sayang belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak," ujarnya.
Usman menilai pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah masih berputar pada pendekatan militer dan ekonomi yang sebenarnya tidak berdampak banyak di Papua.
Baca Juga: Curhatan Prabowo Diserang Isu HAM Tiap Debat Capres
“Masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti. Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik," tuturnya
Ia juga menolak adanya kandidat menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas. Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer. Dan penguatan Komnas HAM juga luput.
“Selama sepuluh tahun terakhir Komnas HAM terlihat tanpa dukungan pemerintah dan DPR. Akibatnya, hasil-hasil penyelidikan mereka berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil. Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara.
Baca Juga: Buka Debat, Anies Singgung Mega Suryani Ibu Muda yang Digorok di Bekasi
Baginya pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi juga masih mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput.
"Padahal mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga," tukasnya.
Usman juga menuntut pemerintah dan DPR agar memiliki kemauan serius untuk menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM, karena hal itu merupakan pekerjaan rumah mereka.
Baca Juga: Waktu Debat Habis, Prabowo Beri Hormat Lalu Balik Kanan
“Penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden tapi juga DPR. Inilah PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan saat ini dan menjadi tugas besar ke depan.
“Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?," desaknya.
Baginya, kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia.
