bakabar.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong aparat penegak hukum membongkar upaya infiltrasi kelompok teroris di lembaga pemerintah.
Pola rekrutmen menjadi pintu masuk dalam menyaring terduga teroris yang memiliki dan menyebarkan paparan paham radikalisme. Maka profiling dan asesmen pegawai pemerintah dibutuhkan untuk mencegah paparan aksi terorisme.
"Tidak hanya persoalan kecakapan dan kompetensi pekerjaan, kita juga harus aware terhadap mental dan ideologi seseorang dalam menerima pegawai, terutama di lingkungan pemerintahan, apalagi yang menduduki jabatan strategis," kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid, Rabu (16/8).
Baca Juga: Erick Thohir Desak Polri Basmi Terorisme di Tubuh BUMN
BNPT akan berupaya juga dalam mengembangkan alat deteksi dini dan asesmen yang dapat diterapkan di lembaga pemerintah. Sehingga, kata dia, infiltrasi kelompok teroris dan jaringannya dapat dicegah.
Maka aparat penegak hukum harus mampu mengungkap jaringan dan aktor lainnya di belakang teroris berinisial DE yang ditangkap Densus 88 di Bekasi.
"Tersangka teroris di Bekasi ini terafiliasi dengan jaringan ISIS Indonesia, memiliki peran yang cukup komplet dari ideologi yang menyebarkan konten-konten teroris di media sosial, melakukan pelatihan, memiliki berbagai senjata dan perlengkapannya hingga mendanai aktivitas terorisme," ujarnya.
Baca Juga: Dananjaya Karyawan PT KAI, Terafiliasi Terorisme Selama 13 Tahun
Pengembangan dan penelusuran peran DE secara lebih jauh penting untuk mengungkap aktor-aktor terlibat lainnya. Selain itu, sosok DE ini menjadi bukti kuat akar terorisme merupakan ideologi dan pemikiran yang dapat memengaruhi seseorang, sementara faktor ekonomi, politik, dan lainnya menjadi faktor pendukung.
"Ada banyak kasus selain DE yang tercatat sebagai pegawai PT KAI ini bahwa pelaku teror berasal dari kalangan yang memiliki pendapatan menengah yang terpapar paham radikal terorisme, artinya bukan sekadar motif ekonomi, melainkan paling inti adalah keyakinan ideologis terhadap doktrin dan ajaran terorisme," jelasnya.
Baca Juga: Densus 88 Sita 16 Pucuk Senpi Milik Terduga Teroris di Bekasi
Menurut dia, sangat penting untuk memahami bahwa terorisme bukan tujuan, melainkan alat dari gerakan politik bermotif ideologi yang ingin mengganti tatanan sosial politik.
Nurwakhid mengatakan bahwa pemikiran terorisme ibarat virus yang bisa memengaruhi siapapun dan dari kalangan mana pun.
