bakabar.com, JAKARTA - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan pemilihan serentak 2024. IKP itu berfungsi untuk memetakan daerah yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran pemilu.
IKP akan menjadi rujukan kerawanan pengawasan pemilu, sekaligus sebagai parameter untuk mengetahui sehat atau tidaknya demokrasi di Indonesia.
"Indeks kerawanan pemilu tinggi, Jawa Barat tinggi dan Provinsi Madura ibukota Surabaya tertinggi," ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam sambutan peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu dan pemilihan serentak di Jakarta, Jumat, (16/12).
Baca Juga: Survei Poltracking: Anies Unggul di Tiga Provinsi di Pulau Jawa
Menurutnya, dengan adanya IKP ini bisa membantu Bawaslu untuk melakukan pencegahan sekaligus pengawasan tahapan pemilu. "Kita harap ajang demokrasi nanti berlangsung kompetitif tapi dengan suasana gembira," lanjutnya.
Bagja juga menegaskan tugas berat pihaknya dalam rangka menyelenggarakan pemilu 2024 adalah menekan politisasi bermuatan SARA dan black campaign yang dialamatkan kepada pihak-pihak tertentu.
"Kita cari solusi untuk meredamnya. Kami harapkan bisa menekan politisasi SARA. Saya yakin kita bisa sama-sama mengawal 2024 mendatang," pungkasnya.
Baca Juga: PDIP Peroleh Nomor Urut Tiga, Ganjar: Menuju Kemenangan Tiga Kali
Sementara itu, cara peluncuran IKP itu juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Djaka Budi Utama.
Selain itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur Polri Irjen Pol Dwiyino, Kepala Badan dan Keamanan Mabes Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri.
Kemudian, Anggota KPU Mochamad Afifuddin, anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo, Ketua Komite I DPD RI Andhiara Aprilia Hikmat, perwakilan kader Partai NasDem, UNUSIA dan UI.
