Menkopolhukam Mahfud MD, telah mengumumkan pembentukan Tim Satgas TPPU. Satgas bertujuan untuk menindak dugaan pencucian uang.
Pengusutan kasus transaksi janggal Rp349 Triliun dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Transaksi janggal Rp349 Triliun kini tengah menjadi perhatian publik. Fahri Hamzah mendukung Mahfud MD untuk membongkar kasus tersebut.
Transaksi janggal Rp349 Triliun kini tengah menjadi perhatian publik. Fahri Hamzah mendukung Mahfud MD untuk membongkar kasus tersebut.
DPR ingin melakuakn rapat dengan Mahfud Md dan Sri Mulyani untuk mensinkronisasi transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Komisi III DPR untuk menguak transaksi Rp349 triliun di Kementerian Keuangan secara panjang lebar.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menagih komitmen Menkopolhukam Mahfud MD yang juga menjabat Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Polemik transaksi dana Rp349 triliun yang menjadi perhatian publik akan menjadi babak baru dengan klarifikasi Menkopolhukam, Mahfud MD di Senayan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menindaklanjuti 300 surat dari PPATK terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun.
Menkopolhukam Mahfud MD, telah mengumumkan pembentukan Tim Satgas TPPU. Satgas bertujuan untuk menindak dugaan pencucian uang.
Pengusutan kasus transaksi janggal Rp349 Triliun dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Transaksi janggal Rp349 Triliun kini tengah menjadi perhatian publik. Fahri Hamzah mendukung Mahfud MD untuk membongkar kasus tersebut.
DPR ingin melakuakn rapat dengan Mahfud Md dan Sri Mulyani untuk mensinkronisasi transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi panggilan Komisi III DPR untuk menguak transaksi Rp349 triliun di Kementerian Keuangan secara panjang lebar.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menagih komitmen Menkopolhukam Mahfud MD yang juga menjabat Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menindaklanjuti 300 surat dari PPATK terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun.
